Konglomerat James Riady Dukung Amnesti Pajak

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta menteri terkait menjelaskan program pengampunan pajak secara benar, tepat dan jelas kepada masyarakat.

"Perlu komunikasi yang baik. Ada penjelasan melalui televisi, menjelaskan lebih teknis agar masyarakat lebih jelas pengertiannya. Agar tidak was-was," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai dipanggil Jokowi, Kamis (1/9/2016) kemarin.

Menurutnya, penjelasan yang diminta Jokowi harus sistematis dan tidak boleh sepotong-sepotong agar masyarakat menjadi paham.

Kedua, Presiden meminta Direktorat Jenderal Pajak fokus menangani peserta tax amnesty dari wajib pajak skala besar dan yang mempunyai harta di luar negeri yang hendak direpatriasi. Ia meminta Dirjen Pajak mulai membuat tim untuk 'jemput bola'.

"Mulai dibuat listnya, mulai dibuat tim di kantor pusat, Kanwil, di KPP. Diajak secara konkrit untuk melaksanakannya," ujar Darmin.

Instruksi tersebut, lanjut Darmin, perlu didorong agar kebijakan pengampunan pajak betul-betul berhasil untuk membangun negeri. (tribunnews/adiatmaputra/seno/rekso/kompas.com)