Kadin Dorong Tiongkok untuk Terus Berinvestasi di Indonesia
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong komitmen Tiongkok untuk terus berinvestasi di Indonesia.
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong komitmen Tiongkok untuk terus berinvestasi di Indonesia.
Untuk itu, birokrasi yang efektif serta percepatan pelayanan perizinan terus dibenahi sesuai paket kebijakan ekonomi dari Pemerintah.
"Saya melihat banyak pengusaha Tiongkok yang berkomitmen berinvestasi di Indonesia. Untuk itu, kemudahan berusaha atau berinvestasi di Indonesia perlu disosialisasikan lebih intensif sesuai paket kebijakan ekonomi ke-13 dari pemerintah," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Eddy Ganefo, Senin (5/9/2016).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengatakan untuk memudahkan investasi dari manapun, termasuk pengusaha Tiongkok, Pemerintah Indonesia sudah melakukan sejumlah langkah perbaikan pada sejumlah paket kebijakan ekonomi.
Dalam forum bisnis Indonesia yang diselenggarakan BKPM itu, Presiden mengatakan Indonesia telah membuka diri kepada investor yang akan masuk, baik dalam bidang perdagangan maupun pembangunan infrastruktur.
"Kami telah mengeluarkan 13 paket kebijakan deregulasi yang mencakup berbagai bidang. Menurunkan biaya energi untuk industri. Membuka lebih banyak sektor investasi internasional. Mengurangi waktu bongkar muat barang di pelabuhan utama dan mengurangi banyak aturan lainnya," kata Jokowi.
Adapun Forum Bisnis yang diikuti para pengusaha Indonesia dan perwakilan perusahaan Shanghai di Tiongkok ini dihadiri Kepala BKPM Thomas Lembong, Menko Maritim Luhut Panjaitan, Menteri Perdagangan Enggartiiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Sementara dari pengurus Kadin lainnya dihadiri Miryam S Maryani, Yacob Hendrawan, Sugeng Pranoto, Tjahya Santoso, Jonson, Paulis, Hermawati dan Roy Mande.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.