TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan telah menunda Dana Anggaran Umum (DAU) sebesar Rp 19 triliun. Anggaran tersebut awalnya diperuntukan untuk 169 daerah.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan walaupun DAU ditunda, anggaran pilkada untuk 2017 di setiap daerah tidak terganggu.

Para calon pemimpin daerah dari tingkat provinsi dan kabupaten kota, bisa tenang melakukan kampanye untuk pemilihan.

"Tidak ganggu belanja pegawai, anggaran untuk Pilkada yang akan berjalan juga aman," kata Mardiasmo di ruang rapat kerja DPD Komite IV, Jakarta, Senin (5/9/2016).

Mardiasmo memaparkan pemerintah sudah memberikan anggaran ke daerah pada awal tahun, sehingga pemerintah daerah sudah memiliki dana yang bisa digunakan untuk pegawai dan Pilkada.

"Sudah dimulai bantuan dibayarkan sebagian 2016, termasuk bantuan provinsi ke desa," kata Mardiasmo.

Mardiasmo menambahkan Kementerian Keuangan sudah menghitung sebelum menunda DAU sebanyak Rp 19 triliun.

Menurut Mardiasmo, semua uang kas pemerintah daerah aman dari kekurangan.

"Tidak ada daerah kasnya yang shortage gara-gara nggak bisa belanja pegawai, termasuk belanja pegawai dan tunjangan kinerja daerah," papar Mardiasmo.