TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Politikus Gerindra Mohammad Nizar Zahro meminta pemerintah tidak pesimistis di dalam mengejar target pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Tidam boleh pesimistis dong. Itu kan pemerintah yang hitung dan merencanakan sendiri, saya kira masih ada waktu. Kami berharap pemerintah tetap memberikan rasa optimis kepada masyarakat," kata Nizar melalui pesan singkat, Selasa (6/9/2016).

Anggota Banggar DPR itu menyebutkan se­jumlah pemangku kebijakan pernah menyampaikan kepada legislatif bahwa pemerintah memiliki data basis pajak yang valid.

Artinya, pemerintah memiliki target untuk dikejar untuk menarik dana tebusan.

"Seharusnya pemerintah tidak perlu bicara apa-apa dulu. Sebaiknya gerilya dulu kejar wajib pajak besar," kata Anggota Komisi V DPR itu.

Nizar menegaskan, pihaknya saat ini tidak mau bicara revisi target atau perubahan rencana imple­mentasi tax amnesty.

DPR tetap berpatokan target dana tebusan yang harus dikejar sebesar Rp 165 triliun, dan dana repatriasi Rp 4 ribu triliun.

Menurutnya, bila target su­dah direvisi padahal kebijakan baru jalan akan menimbulkan pandangan negatif.

Pemerintah akan dianggap inkonsistensi dan tidak kredibel dalam me­nyusun perencanaan.

Nizar juga meminta pemerintah kompak menyuarakan tax amnesty.

"Jangan sam­pai Presiden, Wakil Presiden atau Menkeu memberikan pernyataan berbeda-beda di depan publik. Sebab seluruh wajib pajak terus mengikuti perkembangan tax amnesty," ujarnya.