TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian BUMN menargetkan maskapai penerbangan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) kembali beroperasi secara penuh pada tahun 2017. Pemerintah mengklaim, restrukturisasi usaha Merpati hampir tuntas.

"Kami berharap 2017 sudah bisa terbang, dengan syarat dalam sisa waktu satu tahun ini sudah mendapat izin privatisasi dari Kementerian Keuangan dan mendapatkan investor yang bersedia masuk ke Merpati," kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Kementerian BUMN Aloysius K Ro, di sela penandatanganan kerja sama operasional Garuda Maintenance Facility (GMF) dan Merpati Maintenance Facility (MMF), di Jakarta, Selasa (6/9).

Menurut Aloysius, sejak berhenti beroperasi pada Februari 2014, proses restrukturisasi Merpati sedang berlangsung, mulai penyelesaian merumahkan sekitar 1.500 karyawan.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah sebelumnya juga memberi suntikan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menuntaskan restrukturisasi usaha sekitar Rp 400 miliar.

Salah satu program konkret yang dilakukan saat ini adalah menggalang sinergi Garuda Indonesia dengan Merpati untuk melakukan kerja sama operasional antara Garuda Maintenance Facility (GMF) dan Merpati Maintenance Facility (MMF).

"Ini langkah besar, MMF dikelola oleh GMF, untuk meningkatkan kapasitas bisnis perawatan pesawat di dalam negeri," katanya.

Sedangkan langkah terakhir, selain menuntaskan utang perusahaan juga dibutuhkan investor yang bersedia menjadi pemodal Merpati.

"Tidak mudah mencari investor untuk masuk ke dalam bisnis penerbangan dalam keadaan normal, apalagi dalam kondisi terpuruk seperti Merpati," ujarnya.

Meski begitu, ia optimistis pemegang saham mampu mencari investor karena Merpati masih memiliki kapasitas dan volume usaha yang bisa ditawarkan kepada pemilik modal.

"Saat ini setidaknya sekitar 600-700 rute penerbangan belum terisi oleh maskapai yang ada saat ini, sehingga masih punya peluang pasar yang begitu luas. Hanya saja Merpati belum mendapat kesempatan pihak yang mampu membawa uang segar untuk menutupi defisit Merpati," ujarnya.

Proses pencarian mitra strategis segera diumumkan kepada publik setelah mendapat izin dari Kementerian Keuangan termasuk restu dari DPR-RI.

Calon investor bisa merupakan perusahaan penerbangan berskala investor bisa juga merupakan investor murni.

"Kita akan buka seluas-luasnya, dengan kriteria yang kita tetapkan. Peminat bisa mengambilalih atau akuisisi saham hingga terdilusi 95 persen tidak masalah. Yang penting Merpati bisa hidup dulu," ujarnya.

Terkait utang perseroan, Aloysius menambahkan, akan diberikan kemudahan bahkan bisa dimasukkan sebagai dalam pola debt to equity swap atau mengkonversi utang menjadi saham.

Sejalan dengan itu menurut Aloysius, dalam pengoperasian Merpati juga harus mengembangkan bisnis seperti angkutan BBM terutama di pulau-pulau kecil di Indonesia Timur.

"Syarat utamanya Merpati segera mendapat kembali izin terbang dari Kemenhub, serta tahap awal harus memiliki minimal lima unit pesawat. Rute sudah kita punya, tinggal menyelesaikan berbagai persyaratan saja," ujarnya. (Sanny Cicilia)