TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kadiv Humas BPJS Ketenagakerjaan Abdul Latief mengatakan tingkat partisipasi masyarakat untuk menjadi peserta masih rendah.

Hingga Agustus 2016 baru 40 persen yang menjadi peserta dari seluruh cakupan pekerjaan baik formal atau informal.

"BPJS Tenaga Kerja untuk seluruh pekerjaan punya cakupan sekitar 50 jutaan, formal dan informal. Posisi sekarang per agustus baru 40 persen, jadi masih jauh dari target,"katanya, Kamis(15/9/2016).

Abdul Latief mengatakan pihaknya masih terkendala secara kelembagaan dan program.

"Kita masih menghadapi kendala seperti penegakan hukum dan regulasi. Padahal di dalam UU BPJS telah disediakan sanksinya dan penegakan hukumnya. Seharusnya mudah diimplementasikan,"katanya.

Padahal lanjut Abdul Latief, konstitusi sudah mengamanatkan untuk membangun sistem jaminan sosial.

"Kita sebagai negara dianggap terlambat,"ujarnya.

Hery Susanto dari Masyarakat Peduli BPJS menilai sekarang ini masyarakat mengalami krisis kepercayaan sehingga tingkat partisipasi keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan rendah.

Karena itu disarankan BPJS Ketenagakerjaan memerlukan mitra dari masyarakat yang bisa menarik partisipasi seluruh tenaga kerja.

"Pemahaman masyarakat juga masih terbatas, terkait pentingnya BPJS Tenaga Kerja yang juga ikut mengurangi tingkat partisipasi,"ujarnya.

Menurutnya masih stagnannya laju jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga disebabkan oleh kepemimpinan yang masih merasa memimpin di korporasi, bukan lagi badan hukum publik.

"Kondisi semacam itu membuat eksklusif dan terpisah dari masyarakat, seakan terperangkap dalam istilah dari BPJS, oleh BPJS, untuk BPJS," katanya.

Seharusnya Direksi dan dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan harus satu visi, menyatakan bahwa rakyat sebagai pemegang saham.

"Manajemen BPJS Ketenagakerjaan harus membaur di tengah masyarakat baik itu pekerja formal dan informal, karena mereka adalah pemegang saham. Jadi lebih baik dana iklan di televisi dialihkan untuk pembangunan posko pendaftaran peserta di kampung-kampung,"katanya.

Sementara itu Yusuf dari Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), menyatakan bahwa roadmap BPJS Ketenagakerjaa sebenarnya sudah jelas, terkait target di tahun 2019 dengan semua tenaga kerja sudah bergabung.
Namun, menurutnya target itu tidak mudah apalagi di tengah perekonomian negara yang melambat.

"Kondisi perekonomian sekarang, harus diperhatikan, karena kondisi ekonomi yang memburuk akan berpengaruh pada kemampuan serikat pekerja yang merupakan penyumbang dana terbesar BPJSTK," katanya.