TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Indonesia harus mampu menghadapi persaingan global. Persaingan global di tingkat regional adalah hadirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Karena MEA diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UMKM.

"Pemberlakuan MEA ini guna mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi," ujar pengamat sosial ekonomi Thomas Setiabudi Aden, Jumat (16/9/2016).

Di dalam MEA, lanjut Aden, terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja. Karena, implementasi MEA fokus pada 12 sektor prioritas.

Antara lain, Industri pertanian, peralatan elektonik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil, jasa transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan industri teknologi informasi.

Pembentukan MEA, kata peserta PPRA Lemhanas – LV/96 itu, seperti yang sering diucapkan pemerintah, dilandaskan pada empat pilar. Pertama, menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi.

"Kedua, menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif. Ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan pilar terakhir adalah integrasi ke ekonomi global," papar Aden.

Jadi, kata Aden, dengan adanya MEA, Indonesia dapat menstabilkan perekonomian negara menjadi lebih baik.
Salah satu contohnya yaitu dengan adanya pasar bebas, barang indonesia dapat memperluas jangkauan ekspor dan impor tanpa ada biaya dan penahanan barang terlalu lama di bea cukai

"Dalam menghadapi persaingan global, harus disadari bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdiri diatas kaki sendiri atau Berdikari, atau mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki," paparnya.

Salah satu upaya berdikari itu seperti menghadirkan dana segar untuk membangun infratruktur yang diperlukan. Pajak adalah salah satu sumber utama pendanaan dalam negeri.

Oleh karenanya, Pemerintah mengambil kebijakan Tax Amnesty, yang juga didukung DPR dengan disahkannya UU nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Jadi tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak

"Tax Amnesty itu kebijakan yang dimensinya lebih luas, dengan adanya tax amnesty maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN kita baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN kita lebih sustainable," jelas Aden.