TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Anggota fraksi PDI Perjuangan, Mindo Sianipar‎ mengatakan, partainya terus memperjuangkan kemajuan usaha kecil menengah dan koperasi (UKMK).

Dia menilai, usaha  ekonomi kerakyatan saat ini belum sepenuhnya merdeka, banyak hambatan yang ditemui sehingga perkembangannya masih terseok-seok.

"Usaha kecil menengah dan koperasi masih jauh dari merdeka, ini yang harus kita perjuangkan. Partai kita bekerja untuk kemajuan kesejahteraan rakyat," ‎kata Mindo saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pemberdayaan dan Pendayagunaan Koperasi, UKM dan Usaha Rakyat dari Segi Manajemen dan Permodalan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Ketua Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK)‎ PDI Perjuangan, Effendi Sianipar mengatakan, tujuan FGD membedah permasalahan dan mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan.

"Permasalahan yang dihadapi koperasi dan UMKM diperlukan strategi pemberdayaan usaha dalam rangka memunculkan usaha masyarakat yang produktif dan responsif," kata Effendi.

Mindo melanjutkan, kebijakan-kebijakan infrastruktur politik yang dibuat PDI Perjuangan melalui BPEK dengan mengajak rakyat dalam ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, permasalahan ekonomi kerakyatan seperti yang terkandung dalam Nawacita menjadi penting sekali. Partainya berusaha mendaratkan kebijakan yang diharapkan pemerintah bisa tercapai.

"Dalam bidang ekonomi ternyata tidak semuanya pemerintah bisa menyelesaikan atau bisa mengatasinya. Sebut saja persoalan harga daging, ada sesuatu yang menghadang sehingga harganya tetap tinggi, padahal Presiden sudah mematok harga sekian," kata Mindo.

PDI Perjuangan, kata Mindo mendorong Bulog supaya bisa melakukan penterasi pasar lebih luas, terlebih adanya kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang memanfaatkan lembaga yang satu ini. 

"PDI Perjuangan mendorong Bulog memperluas jaringan bisnisnya, hadir dimana-mana, sehingga pemerintah benar-benar hadir ditengah-tengah komunitas masyarakat," ujarnya.

Terkait memajukan UKMK ini, Mindo meminta lembaga perbankan seperti BRI dan BNI melakukan sesuatu yang dapat dimanfaatkan usaha kecil.

Sebab, ada persoalan saat ini yakni kredit usaha rakyat justru dikucurkan kepada tengkulak, bukan kepada petani atau kepada peternak.

"Kita bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat petani terhadap para pemburu rente supaya semakin merasakan kemerdekaan itu," tandas anggota Komisi IV DPR itu.

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the AXIS network.