TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo meminta badan usaha milik negara (BUMN) bergerak cepat menarik arus masuk dana repatriasi dari para wajib pajak peserta tax amnesty yang selama ini menyembunyikan dananya di luar negeri.

Caranya, melalui penerbitan obligasi untuk pembiayaan proyek-proyek yang sedang dijalankan pemerintah.

"Kenapa repatriasi masih minim, salah satunya karena instrumen investasinya belum menarik, walaupun ada deposito dan lainnya, tapi ini kurang menarik," kata Yustinus di Jakarta, Rabu (22/9/2016).

Melihat kondisi tersebut, kata Yustinus, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat penting untuk mendorong wajib pajak melakukan repatriasi dalam program amnesti pajak.

"Jadi ini kesempatan juga buat BUMN untuk muncul, nawarin proyeknya dengan obligasi, Pemda juga ajak kerjasama, sehingga tinggal dikawinkan dengan amnesti pajak," tutur Yustinus.

‎Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah juga harus gencar menawarkan proyek-proyeknya ke wajib pajak yang melakukan repatriasi, misalnya kereta cepat, tol laut ataupun pembangunan tol trans Sumatera

"Kenapa tidak diambil dari sini aja (pendanaannya), semuanya kan menggunakan utang juga untuk membayar ini (pembangunan proyek)," paparnya.