TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Publik dibuat terenyuh adanya pihak pihak tertentu yang mempersalahkan BUMN Pertamina memperoleh keuntungan.

"Keuntungan Pertamina disuarakan diplintir, didramatisir dan dikesankan dengan pasti bahwa keuntungan itu timbul karena manfaatkan penyaluran bbm bersubsidi," kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria di Jakarta, Senin (26/9/2016).

 Sementara di sisi lain,  mereka menutup mata seakan tidak mau tahu, bahwa sejak lahirnya Undang-undang Migas, pihak swasta non BUMN, juga selalu ditunjuk menyalurkan BBM bersubsubsidi oleh Pemerintah.

"Namun kenyataannya mereka mundur teratur, rugi besar, dan kalah bersaing dengan Pertamina," katanya.

Di sektor penjualan BBM non subsidi pun terbukti, perusahaan minyak asing yang katanya kelas dunia Petronas, akhirnya gulung tikar dan menjual seluruh SPBU-nya di Indonesia kepada Pertamina.

Rakyat negeri ini juga dengan mata telanjang bisa selalu membuktikan bahwa harga jual BBM non subsidi setara Pertamax yang dijual SPBU asing dengan harga yang selalu lebih mahal dari harga jual Pertamina.

Menakar keuntungan Pertamina harusnya berdasarkan data yang akurat yang setidaknya bisa digali dari rilis-rilis yang sudah resmi dipublikasikan oleh Pertamina.

"Tahun 2015, Solar PSO Petamina bisa dikatakan memang untung Rp 3,19 triiliun, tapi untuk penjualan BBM Kerosene (minyak tanah) ternyata Pertamina rugi sekitar Rp 900 miliar," katanya.

Ia menyebut penjualan premium penugasan pemerintah, Pertamina berpotensi besar akan rugi sekitar Rp 5.9 triliun, belum lagi Premium untuk Jamali (Jawa Madura Bali) yang katanya BBM Umum tetapi faktanya harga jual Pertamina dipatok tidak boleh berbeda lebih dari Rp 100/liter dengan harga BBM penugasan pemerintah.

"Karena itu lah SPBU asing dan swasta yang ada di negeri ini tidak akan pernah mau menjual BBM Premium. Jadi ini bukan karena monopoli BUMN, tetapi swasta dan asing itu sendiri yang tidak mau rugi demi menyalurkan Premium buat bangsa ini," katanya.

Jika kita hitung berdasarkan rilis yang pernah dipublish Pertamina, maka secara total, PSP dan penjualan BBM Penugasan Pemerintah, Pertamina dipastikan rugi lebih dari US$ 300 juta.

Tahun 2016, semester 1 , sesuai kebijakan Pemerintah memang BBM PSO & Penugasan "dibuat" untung, karena ini terkait keinginan Pemerintah untuk mendapatkan "bantalan dana" agar ketika harga minyak dunia naik, harga BBM PSO & Penugasan tetap tidak naik. Disamping pertimbangan Pemerintah kala itu adalah menjelang puasa dan lebaran Idul Fitri juga Idul Adha.

Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa bisnis BBM PSO & Penugasan serta LPG PSO sampai semester 1 untung operasional benar cukup tinggi.

"Tetapi perlu diingat, bahwa keuntungan itu belum termasuk pembebanan overhead kantor pusat, impairment, interest & tax, sehingga keuntungannya jika kita hitung tidak lebih dari US$ 300 juta," katanya.

Dana keuntungan ini secara korporasi akan terkait pula untuk menutupi kerugian Pertamina akibat tidak naiknya harga jual BBM hingga September 2016.

Akibat kenaikan harga minyak dunia, dengan harga jual Solar yang ditetapkan, Pertamina sudah rugi mulai Juli 2016 dan saat ini dengan harga minyak dunia yang fluktuatif diperkirakan kerugian Pertamina sudah mencapai Rp 650/liter.

"Menariknya, jika Pertamina untung, hal ini malah menjadi isu yang sangat ramai, meski sebenarnya Pertamina jelas sudah terbaca melakukan banyak kerja keras yang juga sudah dipublish ke publik seperti diantaranya efisiensi secara menyeluruh maupun inovasi produk-produk baru non subsidi," katanya.

Mirisnya, ketika Pertamina rugi besar dari bisnis PSO & Penugasan, ada pihak-pihak tertentu yang rajin "mengecam Pertamina" malah tenang saja dan tidak bereaksi seakan senang jika BUMN harus rugi.

Anehkan dan bisa mungkin mereka adalah antek antek mafia migas yang berharap Pertamina selalu rugi.