TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah saat ini masih kesulitan mendapatkan data yang akurat dalam memajukan pembangunan.

Akibatnya, hal itu menyebabkan ketimpangan anggaran dan alokasi subsidi baik di pusat maupun daerah.

Chief Technical Officer RTI International Luis Crouch melakukan revolusi basis data sebagai bentuk kontribusi membantu pemerintah dari pihak swasta.

Langkah pertama yang dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah yakni Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sersang Bedagai untuk menggenjont pertumbuhan ekonomi.

"Dengan kerja sama ini, kami yakin baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan terus melanjutkan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pengambilan keputusan berbasis analisis data," ujar Luis, Senin (3/10/2016).

Menurut Luis, pemerintah membutuhkan pendampingan data serta teknologi yang maju saat ini. Hal ini untuk menolong pembangunan pemerintah tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.

"Perkembangan teknologi saat ini dapat melahirkan inovasi-inovasi yang dapat memperkuat kinerja pemerintahan," ungkap Luis.

Sementara itu Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis Kantor Staf Presiden RI Yanuar Nugroho mengakui pentingnya basis data untuk pemerintah. Karena pemerintah Presiden Joko Widodo, kata Yanuar ingin meningkatkan pelayanan publik yang lebih tepat waktu dan efektif.

"Karena pembangunan itu terjadi dan terlaksana di daerah yang harus didasari oleh data yang akurat," kata Yanuar.