TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengangkat Menteri ESDM defenitif. 

Desakan itu kata Politikus NasDem itu, karena begitu banyak masalah-masalah penting di Sektor ESDM memerlukan kebijakan yang cepat dan tepat sepeninggal Archandra Tahar pada Agustus lalu.

Sebaiknya imbuhnya, Mentri ESDM punya pengetahuan dan pengalaman yang memadai soal ESDM, bisa berkomunikasi dengan stakeholders, berjiwa nasionalis.

"Karena yang dikelola adalah kekayaan alam milik negara. Tapi penentuan mentri adalah Hak Prerogratif presiden."

"Lebih cepat lebih bagus karena begitu banyak masalah-masalah penting di sektor ESDM yang memerlukan kebijakan yang cepat dan tepat," ujarnya kepada Tribunnews.com, Rabu (5/10/2016). 

Padahal, imbuhnya, dampak dan hasil dari kebijakan di Kementerian ESDM lebih banyak berjangka menengah dan panjang, kecuali kebijakan tentang pricing BBM dan listrik. 

Kembali dia meminta agar Presiden Jokowi bisa segera mengumumkan pejabat defenitif di Kementerian ESDM di tengah banyaknya masalah yang perlu penanganan segera. 

Yakni, dia menjabarjan, di subsektor migas, perlu segera revisi tata kelola migas (UU migas No.22/2001)  yang selama ini--selain bertentangan dengan konstitusi juga merugikan negara. 

Karena, menciptakan sistem yang birokratik, menimbulkan ketidakpastian dan bahkan mendiscourage investor. 

Selain itu perlu segera ada penataan kebijakan pembangunan kilang BBM menuju swasembada BBM dengan memperhatikan ketahanan nasional dan effisiensi biaya angkut BBM ke sentra konsumen dan lainnya. 

Untuk sub sektor minerba, kata dia, masalah hilirisasi dan relaksasi ekspor bahan tambang yang melanggar UU Minerba No.4/2009. 

"Masalah lerpanjangan KK Freeport. Masalah rendahnya penerimaan negara dari minerba dan lainnya," jelasnya.

"Kemudian juga di  sub sektor kelistrikan," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah menjanjikan akan segera akan menunjuk seorang profesional untuk menjabat sebagai menteri ESDM definitif.