TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Anggota Komisi VII DPR Nasyirul Falah Amru menegaskan, tidak ada uang yang dikeluarkan oleh negara terkait rencana Pertamina yang akan mendirikan komplek energi di Bojonegoro dan Banten dalam waktu dekat.

Proyek ini terdiri dari kegiatan pembangunan terminal LNG (gas alam cair) dengan unit regasifikasi dan membangun PLTGU 1000 sampai 2000 MW.

"Tidak ada uang negara apapun dalam proyek ini dan sepenuhnya dibiayai swasta dan bank pembangunan milik pemerintah Jepang(JBIC)," kata Falah, Jakarta, Jumat (14/10).

Dalam penjelasannya yang diterima tribunnews.com, politikus PDIP ini menegaskan, jika ada kalangan yang menuding rencana proyek tersebut menggunakan uang negara, maka hal itu mengarang dan memutar balik fakta semaunya.

Justru, katanya,patut dicurigai upaya itu adalah bagian untuk menggagalkan rencana pemerintah di dalam upaya menurunkan harga gas.

"Ini terminal akan bisa sediakan gas dengan harga yang lebih rendah dibandingkan yang gunakan sistim terminal LNG terapung seperti sekarang ini yang ada di lepas pantai Tanjung Priok dan Lampung," jelas Falah.

Menurut Falah, pembangunan terminal LNG (gas alam cair) ini nantinya yang menguasai dan punya hak sepenuhnya adalah Pertamina. Perusahaan pelat merah, ia menegaskan, salah satu BUMN ini 100 persen memiliki hak sepenuhnya.

"Pihak swasta yang bangunkan dan sediakan dananya. Ini adalah bentuk public private partnership pengembangan infrastruktur. Yang sejatinya untuk suatu infrastruktur gas, sangat diperlukan untuk penuhi kebutuhan gas di Jawa bagian Barat secara berkelanjutan," tandasnya.

Oleh karena itu, katanya lagi, kelanjutan proyek pembangunan komplek energi di Bojonegoro dan Banten ini sangat diperlukan untuk menekan kebutuhan energi.

Sehingga harga gas dalam negeri dapat terjangkau. Dengan begitu, rakyat Indonesia secara otomatis merasakan manfaat atas pembangunan proyek ini.