TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo menyiapkan enam titik lokasi relokasi warga terdampak Bandara Kulonprogo.

Lokasi tersebut ada di Desa Glagah, Desa Kebonrejo, Desa Palihan, Desa Jangkaran, Desa Janten, dan Desa Sindutan.

Harga tanah di keenam lokasi tersebut bervariasi, dari yang paling rendah adalah Rp 524 ribu dan yang tertinggi adalah Rp 1,169 juta per meter persegi.

Megaproyek Bandara Kulonprogo dijadwalkan beroperasi di tahun 2019 mendatang.

Penjabat Bupati Kulonprogo, Budi Antono mengatakan bahwa ketidaktahuan warga atas harga tanah di lokasi tersebut pada saat musyawarah, membuat banyak warga yang akhirnya beralih meminta ganti rugi berupa uang.

Namun, meskipun sudah beralih, bukan berarti warga terdampak tidak memilih relokasi. Mereka tetap bisa melakukan relokasi mandiri dengan pendampingan dari pemerintah.

"Lalu kami tawarkan kepada masyarakat tanpa adanya paksaan, dengan dampingan dari rekompak. Mirip seperti di Lereng Merapi," ucapnya, ketika ditemui di Kompleks Kepatihan, Jumat (14/10/2016).

Terkait berapa jumlah warga yang berpindah memilih ganti rugi uang, Anton belum bisa mengatakan angka pastinya.

Namun, pada awal bulan November, setelah proses pembayaran tahap I selesai, pihaknya akan melakukan pendampingan sosialisasi ke masyarakat mau tetap memilih relokasi atau tidak.

Pemkab Kulonprogo juga bekerjasama dengan Pemda DIY untuk mempersiapkan sejumlah tipe rumah di lokasi relokasi.

"Perubahannya banyak atau sedikit kami juga tidak tahu karena itu kondisional. Kembali lagi ke masyarakatnya. Tapi yang jelas dari kami menyiapkan tipe (rumah) 36, 45, 60, dan 100," terangnya. (Tribun Jogja/Kur)