TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Kurang lebih, 206 dari 560 anggota DPR tidak hadir pada rapat paripurna untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2017 menjadi undang-undang, Rabu (26/10/2016) kemarin.

Banyaknya anggota DPR yang tidak hadir membuat ruang rapat paripurna terlihat kosong.

Rapat paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Taufik Kuniawan, dan dimulai sekitar pukul 14.50 WIB. Taufik menyatakan bahwa anggota yang menghadiri rapat paripurna berjumlah 354 orang.

Selama rapat berlangsung, ada sejumlah anggota DPR yang mengajukan insterupsi kepada pimpinan untuk menyampaikan pendapatnya. Meski demikian, total durasi waktu rapat paripurna itu hanya sekitar 30 menit.

"Apakah RUU APBN 2017 bisa disetujui menjadi Undang-undang?" tanya Taufik Kurniawan.
"Setuju," jawab para anggota DPR.

Beberapa anggota DPR memang memberikan catatan atas pengesahan APBN 2017. Namun catatan itu tidak menghambat pengesahan UU APBN 2017.

Catatan yang disampaikan di antaranya datang dari anggota Fraksi Partai Gerindra yang juga anggota Komisi XI, Kardaya Warnika.

"Gerindra memberikan catatan yang tidak biasa, catatan kritis yang sangat penting menurut kami permasalahannya sudah kritis," katanya.

Gerindra meminta pemerintah bekerja keras untuk meningkatkan penerimaan negara, karena selama ini pencapaiannya selalu di bawah target yang telah ditentukan.

"Sehingga kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan lain-lainnya mengalami kendala," ucap Kardaya.

Selain itu, Kardaya juga meminta pemerintah tidak terlalu mengandalkan utang luar negeri untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah agar jumlah utang dari asing tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

"Kami minta jangan ada kebijakan gali lubang tutup lubang, ini kami anggap sebagai sesuatu yang sangat kritis. Kami juga berharap pemerintah juga melakukan peningkatan daya beli masyarakat," katanya.

Sedangkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Ketua Komisi VI, Teguh Juwarno, meminta pemerintah memperhatikan para korban lumpur Lapindo dengan menyelesaikan segala masalahnya karena banyak korban telah terlilit utang bank untuk membiayai usaha dan hidupnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna dan para anggota Badan Anggaran dan komisi-komisi di DPR karena RUU APBN 2017 telah disahkan menjadi UU.

"Perkenankanlah kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Banggar," kata Sri Mulyani di Rapat Paripurna DPR, Rabu sore.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah memahami masih banyak kebutuhan untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara yang makin baik menuju masyarakat adil dan makmur, sehingga APBN 2017 diharapkan menjadi instrumen untuk memacu pembangunan nasional.

"Kebijakan fiskal diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif untuk memperkuat ekonomi Indonesia menghadapi tantangan global dan regional," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani merincikan, pendapatan negara yang ditetapkan pada APBN 2017 mengalami kenaikan Rp 12,7 triliun dari rencana semula Rp 1.737,6 triliun menjadi Rp 1.750,3 triliun.

Sementara, anggaran belanja negara ditetapkan meningkat Rp 10 triliun dari rencana awal Rp 2.070,5 triliun menjadi Rp 2.080,5 triliun.

"Dengan demikian, defisit anggaran dalam APBN tahun 2017 menjadi Rp 330,2 triliun atau setara dengan 2,4w persen dari PDB," papar Sri Mulyani. (sen)