Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebut utang Indonesia hingga Agustus lalu tercatat mencapai sekitar Rp 3.400 triliun.

Utang tersebut adalah akumulasi dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden RI Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2016), JK mengakui beberapa tahun belakangan utang tersebut membengkak.

Salah satu alasannya adalah penerimaan pajak yang turun.

"Akibat anggaran kita besar kemudian pemasukan pajak agak tidak dicapai target, sedangkan proyek berjalan," katanya.

Seperti yang tercantum di APBN 2017, bunga yang harus dibayar Indonesia sekitar Rp 220 triliun.

Kemudian cicilan yang harus dibayar kurang lebih Rp 220 triliun.

Dengan demikian cicilan utang dengan bunganya itu mencapai sekitar Rp 500 triliun.

Jusuf Kalla mengatakan hal itu cukup memberatkan anggaran negara.

"Tapi kalau diukur dari segi keamanannya, itu masih di bawah tiga puluh persen dari GDP (pendapatan domestik bruto), masih 28 persen, masih manageable (bisa dikontrol)," ujarnya.

Ia menganggap angka tersebut masih dalam taraf yang bisa dikendalikan.

Jusuf Kalla mengingatkan bahwa Amerika Serikat saja rasionya mencapai sekitar 200 persen dari GDP, Tiongkok 250 persen dan Jepang hampir 200 persen.

Saat ini pemerintah berusaha menghentikan pembengkakan utang.

Pendapatan pajak yang tidak sesuai target sudah coba ditanggulangi dengan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak, yang hingga kini sudah berhasil mengumpulkan uang sekitar Rp 93 triliun.

Selain itu pemerintah juga sudah memangkas subsidi BBM, yang selama ini menjadi salah satu penyebab defisit anggaran.