TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR Falah Amru menilai, PT PLN (Persero) lebih baguis jika fokus pada target realisasi 35.000 Mega Watt (MW) seperti permintaan yang diajukan Presiden Jokowi selama ini, termasuk target pemerataan transmisi listrik di seluruh Indonesia yang masih jomplang.

“Belum tuntasnya masalah transmisi menjadi kendala di sektor kelistrikan, jika ini sudah tertangani, PLN baru bisa melirik bisnis lain,” katanya, Minggu (13/11/2016).

Falah menyatakan, ada beberapa hal agar PLN bisa mencapai pemerataan transmisi dan target 35.000 MW.

Antara lain, dengan menggandeng pihak swasta yang sudah terpercaya kemampuannya. Gagalnya target 10,000 MW di masa pemerintahan sebelumnya harus menjadi pelajaran untuk melangkah lebih hati-hati.

“Di sini PLN memang harus bekerja keras. Untuk melaksanakan ini semua, selain merangkul kalangan swasta terpercaya, PLN juga harus dibantu Pemprov, Pemkot dan Pemkab seluruh Indonesia,” kata Falah lagi.

Berdasar hasil analisisnya, jika pemerintah Jokowi menargetkan pembangunan transmisi 35.000 MW sepanjang 46.597 km, maka tahun kelima punya peluang tercapai.

PLN sebelumnya mengklaim pencapaian program listrik 35.000 MW sudah mencapai sekitar 40 persen dari target.

Jika dihitung-hitung, 2 tahun setara dengan 30 persen, maka dalam 4 tahun bisa 60 persen dan tahun kelima PLN bisa mencapai 80 persen bahkan 100 persen dari target.

“Dengan catatan PLN benar-benar fokus karena ini menjadi yang terpenting buat PLN bukan bisnis lain,” kata anggota DPR RI dari PDIP Dapil Jatim X ini.

Pengamat energi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menilai, target 35.000 MW menjadi tantangan berat buat PLN.

Pemerintah sebaiknya membantu juga dari aspek pendanaan karena pembangunan jaringan di pulau-pulau terpencil memerlukan dana besar.

Kendala paling besar merealisasikan program ini menurutnya adalah proses pengadaan tanah.

Penyaluran aliran listrik tegangan tinggi (sutet) memerlukan lahan tanah tapak yang cukup lebar.

“Kita tahu kondisi pertanahan disini yang belum rapi pencatatannya. Untuk mengatasi kendala tanah ini dibutuhkan bantuan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Perlu pula pendekatan sosiologis dan psikologis untuk mengatasi kendala tersebut,” beber Berly Martawardaya.

Menurutnya, saran agar PLN fokus di pembangunan transmisi sudah tepat lantaran untuk mencapai target yang lebih besar, PLN harus punya target-target pendukung.

Misalnya, pembayaran proyek dipercepat, tender proyek terbuka sehingga peminat (investor) banyak, administrasi di PLN yang lebih rapih. “Internal PLN harus diperbaiki,” tegas Berly Martawardaya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan telah meminta PLN fokus membangun jaringan transmisi listrik ketimbang mengembangkan panas bumi (geothermal). 

Pernyataan ini dikeluarkan menyusul adanya wacana PT PLN (Persero) membeli sebagian saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).

Direktur Utama PLN Sofyan Basir Jumat (11/11/2016) lalu mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Kementerian BUMN soal jadi tidaknya membeli saham PGE.

Pasalnya, instansi yang mewakili pemerintah sebagai pemegang saham PLN tersebut masih terus mengkaji efisiensi dari rencana akusisi tersebut.

"Tidak tahu kapan (keputusan muncul). Kami masih tunggu keputusan Bu Menteri (Rini Soemarno) yang masih berhitung," ungkap Sofyan kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berly berpendapat, PT PLN (Persero) tak perlu ngotot membeli saham PGE karena cenderung akan kontradiksi dengan perintah Menteri ESDM Ignasius Jonan dan arahan Kementerian BUMN.

"Sebaiknya PLN fokus ke penyediaan listrik dan target 35.000 MW. Dana yang ada difokuskan untuk mencapai target itu,” tegas Berly.

Rasio elektrifikasi Indonesia secara nasional pada 2015 menurut data PLN  ditargetkan sekitar 87,4 persen dan realisasinya di angka 88,5 persen. Tahun 2016 ini rasio elektrifikasi Indonesia secara nasional ditargetkan mencapai 90 persen dengan upaya mempercepat program listrik 35.000 MW.