TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR Falah Amru menilai, PT PLN (Persero) lebih baguis jika fokus pada target realisasi 35.000 Mega Watt (MW) seperti permintaan yang diajukan Presiden Jokowi selama ini, termasuk target pemerataan transmisi listrik di seluruh Indonesia yang masih jomplang.

“Belum tuntasnya masalah transmisi menjadi kendala di sektor kelistrikan, jika ini sudah tertangani, PLN baru bisa melirik bisnis lain,” katanya, Minggu (13/11/2016).

Falah menyatakan, ada beberapa hal agar PLN bisa mencapai pemerataan transmisi dan target 35.000 MW.

Antara lain, dengan menggandeng pihak swasta yang sudah terpercaya kemampuannya. Gagalnya target 10,000 MW di masa pemerintahan sebelumnya harus menjadi pelajaran untuk melangkah lebih hati-hati.

“Di sini PLN memang harus bekerja keras. Untuk melaksanakan ini semua, selain merangkul kalangan swasta terpercaya, PLN juga harus dibantu Pemprov, Pemkot dan Pemkab seluruh Indonesia,” kata Falah lagi.

Berdasar hasil analisisnya, jika pemerintah Jokowi menargetkan pembangunan transmisi 35.000 MW sepanjang 46.597 km, maka tahun kelima punya peluang tercapai.

PLN sebelumnya mengklaim pencapaian program listrik 35.000 MW sudah mencapai sekitar 40 persen dari target.

Jika dihitung-hitung, 2 tahun setara dengan 30 persen, maka dalam 4 tahun bisa 60 persen dan tahun kelima PLN bisa mencapai 80 persen bahkan 100 persen dari target.

“Dengan catatan PLN benar-benar fokus karena ini menjadi yang terpenting buat PLN bukan bisnis lain,” kata anggota DPR RI dari PDIP Dapil Jatim X ini.

Pengamat energi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menilai, target 35.000 MW menjadi tantangan berat buat PLN.

Pemerintah sebaiknya membantu juga dari aspek pendanaan karena pembangunan jaringan di pulau-pulau terpencil memerlukan dana besar.

Kendala paling besar merealisasikan program ini menurutnya adalah proses pengadaan tanah.

Penyaluran aliran listrik tegangan tinggi (sutet) memerlukan lahan tanah tapak yang cukup lebar.

“Kita tahu kondisi pertanahan disini yang belum rapi pencatatannya. Untuk mengatasi kendala tanah ini dibutuhkan bantuan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Perlu pula pendekatan sosiologis dan psikologis untuk mengatasi kendala tersebut,” beber Berly Martawardaya.