Pemerintah Harus Genjot Pemanfaatan Energi Panas Bumi
Tak sedikit masyarakat dan pemerintah daerah melarang penambahan wilayah kerja produksi panas bumi padahal ini program jangka panjang energi nasional.
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak sedikit masyarakat dan pemerintah daerah melarang penambahan wilayah kerja produksi panas bumi padahal ini program jangka panjang energi nasional.
"Di sini tidak ada hak rakyat melarang," ujar pengamat energi Marwan Batubara dalam diskusi Energi Kita di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (13/11/2016).
Marwan berharap Presiden Joko Widodo tegas menggarap energi baru terbarukan ini. Langkah yang bisa diambil agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyelesaikan perizinan di tingkat daerah.
"Presiden bisa panggil Menteri ESDM, panggil pemerintah daerahnya. Jika dikasih izin operasi, maka harus segera disosialisasikan," Marwan menambahkan.
Masalah perizinan adalah hal klasik terutama di tingkat provinsi dan kabupaten. Menurut dia proyek energi baru terbarukan harus terus dikembangkan sampai 25 persen di 2023.
"Jangan gara-gara masalah itu enggak jadi, ini harus tegas," papar Marwan.
