TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pada Senin (14/11/2016) lalu. Hal itu dianggap wajar oleh sejumlah analis.

Pengangkatan tersebut berlangsung di lantai 6 kantor Kementerian BUMN.

Pengangkatan tersebut berdasarkan salinan keputusan Menteri BUMN nomor SK-254/MBU/11/2016, tentang pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota dewan komisaris serta penetapan komisaris independen perusahaan perseroan PT Pertamina.

Analis Energy Security, Dirgo D Purbo menilai, pengangkatan jajaran komisaris di suatu perusahaan merupakan hal yang wajar terjadi. Mengingat pertamina merupakan state oil company dan seiring dengan perkembangan perusahaan yang sangat dinamis.

"Menurut hemat saya tidak jadi masalah," ujar Dirgo kepada Kompas.com, Selasa (15/11/2016).

Menurut Dirgo, di zaman orde baru komposisi dalam dewan komisaris justru ditempatkan beberapa Menteri yang duduk sebagai komisaris untuk menjalankan peran pengawasan serta supporting.

"Yang menjadi persoalan itu kenapa perwakilan dari ESDM bukan menterinya tapi malah wakilnya?" tutur Dirgo.

Selain itu, agar fungsi pengawasannya tetap berjalan, maka diperlukan penempatan beberapa orang yang dinilai mampu melakukan pengawasannya dengan baik.

"Dan kalau mau ditempatkan perwakilan pemerintah, seharusnya juga ada dari Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri serta Bappenas," tandas Dirgo.(Iwan Supriyatna)