TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Masyarakat Tembakau Indonesia (Gemati) mendesak pemerintah sebagai penyelenggara negara, hadir langsung mengatasi persoalan yang sedang melilit para petani tembakau di Indonesia.

"Hadirnya negara dalam penyelesaian persoalan riil masyarakat petani tembakau menjadi penting," kata Sekjen Gemati, Syukur Fahrudin di Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Menurut dia, gonjang-ganjing UU Pertembakauan masih menjadi bola panas yang terus diperbincangkan.

Namun sayangnya, perbincangan UU pertembakauan tersebut jauh dari derita yang dialami oleh petani tembakau.

Panen raya yang menyisakan isakan duka bagi para petani tembakau lantaran gagal panen yang disebabkan cuaca yang kurang berpihak sehingga menjadikan kualitas produk tembakau petani menjadi buruk.

Hadirnya negara dalam penyelesaian persoalan riil masyarakat petani tembakau menjadi penting.

Spirit dari UU pertembakauan hendaknya bertumpu pada kelestarian dan kesejahteraan petani tembakau itu sendiri.

"Kami melihat bahwa ancaman yang hari ini nyata dan riil harus ditangani," kata dia.

Gemati meminta pemerintah menjamin adanya pembelian ketika gagal panen yang disebabkan cuaca.

Butuh peran pemerintah selaku penikmat cukai dan pabrikan selaku pengguna bahan baku utama tembakau.

"Selain itu, penataan tataniaga pertembakauan yang sampai saat ini timpang dan merugikan petani tembakau," ujar dia.

Gemati juga menolak ratifikasi FCTC sebagai bentuk ancaman internasional yang hanya akan membunuh petani tembakau.