TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengaku sedangkan menyiapkan 65 klaster koperasi pertanian (Koptan) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjadi sebuah badan ketahanan pangan. Dengan program ini, Puspayoga berharap dapat mengurangi ketergantungan impor pangan dari luar negeri.

"Saya yakin akan teruwjud ketahanan pangan, dengan terwujud gak ada lagi impor," kata Puspayoga, Minggu (4/12/2016).

Dari 65 tersebut, 5 daerah diantaranya akan dijadikan sebagai daerah prototipe atau percontohan. Kabupaten Sukabumi sebagai daerah pertama yang sudah berjalan, disusul Demak dan Purwokerto pada hari kemarin.

Sedangkan Lampung dan Lumajang direncanakan dimulai pada pekan depan. Nantinya masing-masing prototipe akan diisi oleh 2400 petani dengan luas lahan yang digarap 1000 hektare.

"Untuk bibit sudah ada, pupuk ada. Nanti setiap bulan mereka dapat gaji. Apa tujuannya? Supaya kita 'potong' rentenir," ujar Menkop UKM.

Puspayoga menyebut hasil panen itu bisa dibeli di atas harga Bulog. Pasalnya harga Bulog masih diproduksi setelah gabah, diolah oleh petani kemudian Bulog baru beli beras.

"Kalau ini gak petani terima bersih kita yang ambil," kata Puspayoga.

Menurut Puspayoga apa digagas ini merupakan visi pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan yang digalakkan oleh Presiden Jokowi. Seperti diketahui pada tahun 2018 Presiden Jokowi menargetkan Indonesia akan memasuki era swasembada pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional.

Salah satu prasyarat untuk menyiapkan program itu, yakni melalui reformasi total koperasi. Koperasi harus dikembangkan menjadi sebuah badan ketahanan pangan dengan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana, seperti mesin penggiling padi, maupun alat pengepakan.

"Koperasi itu harus direformasi, apa yang disaran oleh Presiden, gak boleh gini-gini saja. Kalau gak, gak bisa berikan kesejahteraan kepada masyarakat, dan kemiskinan tetap, gini rasio tinggi," kata Puspayoga.