TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman menilai, PT Pertamina (Persero) membutuhkan dukungan dari pemerintah dengan memberi izin Pertamina untuk membangun kilang minyak dan mengambil blok-blok energi yang sudah habis masa kontraknya.

"Pemerintah harus mendukung, toh pada dasarnya ini semua dilakukan untuk ketahanan energi nasional," ujar Yusri kepada Kompas.com, Rabu (7/12/2016).

Menurut Yusri, Pertamina juga bisa diberi kewenangan menguasai aset melalui monetisasi agar aset yang tak bernilai menjadi bernilai. Namun untuk itu perlu dibuatkan payung hukumnya.

"Jika itu dirasa memberi manfaat besar pada Pertamina, bisa saja pimpinan perusahaan meminta kepada pemerintah dan DPR untuk segera membuat payung hukumnya," ucapnya.

Ide monetisasi bertujuan untuk menaikkan international leverage Pertamina. Hal itu dianggap positif oleh Yusri.

"Jangan biarkan oknum-oknum, baik dari pemerintah maupun DPR, mengambil kesempatan pribadi misalnya dengan meminta proyek, atau penugasan ini itu di Pertamina," kata Yusri.

Meski demikian, Yusri juga menyarankan Direksi Pertamina harus membuka diri dan transparan dalam pengelolaan manajemen dan keuangan. Bekerja sama dengan KPK dalam hal transparansi akan banyak manfaat yang didapat pertamina.

Transparansi baginya bagian dari pengelolaan dana yang bisa diprioritaskan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri.(Iwan Supriyatna)