Menurut Menaker Hanif Dhakiri, untuk merealisasikan semua itu diperlukan sinergi akademik, perguruan tinggi dan pelatihan vokasionalnya. Sehingga standar kompetensinya bisa dijalankan.

Misalnya untuk orang yang magang, tentu harus jelas kerangka kerjanya seperti apa, insentifnya berapa, jangka waktu kerjanya berapa lama.

"Baru setelah itu dia diberikan sertifikasi agar keluarnya nanti dia bisa dipercaya oleh penyedia lapangan kerja karena memiliki kompetensi," tandasnya.

Sementara itu, Menperin Airlangga menyatakan perlunya pemerintah menggandeng industri untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi.

Untuk mengikutkan industri secara masif, Kemenperin sedang merancang bagaimana caranya industri membuka pintu untuk kerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

"Selama ini, Indonesia hanya memiliki guru SMK yang berkualitas sekitar 20 persen saja," kata Airlangga.

Untuk meningkatkan kualitas pengajar SMK, Airlangga sedang menyiapkan konsep. Misal, tenaga kerja industri yang sudah memasuki masa pensiun (usia 56 tahun), notabene sudah berkecimpung di dunia industri cukup lama, akan dipindahkan saja menjadi guru SMK.

"Tentu kita beri modal berupa persiapan dan pelatihan sebelum terjun menjadi guru," tambahnya.

Darmin berharap sistem vokasional dan kompetensi bisa saling berintegrasi. Agar nantinya pelajar dapat memperoleh sertifikat kompetensi pada setiap jenjang pelatihan.

"Jadi setiap tahun, siswa bisa mendapat sertifikat kompetensi tertentu. Begitu pula pada tahun berikutnya, sehingga ketika lulus dia akan mendapat beberapa sertifikat kompetensi tertentu plus ijazah," tambahnya.

Untuk itu pemerintah masih harus mempelajari sekolah-sekolah vokasional yang sudah ada, terutama yang selama ini sudah terintegrasi dengan industri.

"Agar kita bisa memperoleh gambaran terbaik dari lembaga vokasional yang sudah ada," tutup Darmin.(Iwan Supriyatna)