TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wakil Ketua Umu Gerindra Arief Poyuono menilai Menteri PUPR Basuki Hadimuljono layak direshuffle. Arief pun membeberkan alasannya tersebut.

"Ada tim mafia lama di PU yang menghambat pembangunan proyek  infrastruktur yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo selama ini, sehingga berpengaruh pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang setiap tahun di canangkan pemerintah," kata Arief melalui pesan singkat, Rabu (4/1/2017).

Arief mencontohkan pembangunan proyek  infrastruktur seperti jalan tol sepanjang 1000 km, jalan perbatasan antar negara, satu juta pembangunan  rumah  dan 49 waduk semuanya  mangkrak di bawah pengelolaan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono

"Penyebab mangkraknya proyek-proyek tersebut disebabkan karena adanya dugaan pratek permafian di Kementerian PUPR dengan modus operandi pencaloan proyek-proyek pembangunan infrastruktur," kata Arief.

Arief menduga para mafia lama di PU yang bangkit di era Basuki Hadimuljono, banyak melakukan pengaturan penempatan satuan kerja dan kepala balai didaerah untuk mengatur dan mengelola anggaran kementerian PUPR.

Hal itu agar memuluskan paket-paket proyek di PUPR untuk para mafia PU didaerah berprofesi sebagai Kontraktor

"Dari target Presiden Joko Widodo membangun 1000 km jalan tol secara nasional dalam 5 tahun  baru selesai 100 km. Itu pun baru selesai dibangun kontruksi dan baru bisa membebaskan lahan untuk jalan tol baru sepanjang 200 km sampai akhir November 2016," kata Arief.

Itu artinya, dalam dua tahun baru 10 persen yang direalisasikan. Itu pun baru tahapan kontruksi saja.

Padahal, lanjut Arief,  pemerintahan Joko Widodo efektif tinggal dua tahun lagi diperkirakan sampai jelang pilpres hanya mencapai 20 persen realisasinya.

Arief menegaskan, pembangunan waduk dan program revitalisasi waduk serta sarana pertanian yang diharapkan bisa mempercepat programan swasembada pangan untuk menciptakan ketahanan pangan akan gagal di 2017.

Sebab, walaupun sudah ada 25 kontrak pembangunan waduk belum ada realisasinya karena ketidakmampuan Menteri PU dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan persoalan pembebasan lahan.

"Dari serapan anggaran kementrian PUPR yang hampir 90 persen tapi output yang dihasilkan tidak sesuai ini artinya ada kebocoran anggaran di PUPR. Hal ini dibuktikan dengan banyak pesakitan dari operasi tangkap tangan di PUPR oleh KPK," katanya.

Arief menilai harapan proyek pembangunan infrastruktur bisa menciptakan lapangan kerja baru dan meyerap angkatan kerja baru disektor Infrastruktur juga tidak berhasil

"Nah kalau udah begini kinerja menteri PUPR yang berasal dari dalam kementerian PU  yang seharusnya bisa diandalkan Joko Widodo untuk mensukseskan program Pembangunan proyek Infrastruktur ternyata justru akan membuat kegagalan bagi pemerintahan Joko Widodo," jelas Arief.

Karena itu, Arief menyarankan Menteri PUPR menjadi salah satu yang layak di reshuffle. KPK, katanya, juga dapat membongkar kasus gurita korupsi di PU dari kasus Damayanti.

"Sebaiknya juga memeriksa Menteri PUPR Karena diduga ada komunikasi antara Damayanti dan Menteri PU ,semua ini agar menjadi terang benderang terkait kasus suap di kementerian PUPR," kata Arief.