TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera melakukan pelaksanaan subsidi langsung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Untuk melaksanakannya, Kementerian ESDM pun terus melakukan kordinasi dengan Kementerian Sosial.

"Nanti kami rapat dengan dua Dirjen untuk implementasinya, kami siap-siap,"kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, Senin (9/1/2-017).

Pelaksanaan subsidi langsung LPG 3 kg untuk masyarakat miskin dan rentan miskin akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Maret 2017. Kementerian ESDM bekerja sama dengan Kementerian Sosial terkait pendataan dan pembagian kartu kepada masyarakat yang berhak.

“Kita akan menggunakan skema subsidi langsung, bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Jadi keluarga yang berhak dapat satu kartu yang nantinya dapat jatah LPG 3 kg sebanyak tiga tabung per bulan. Kalau yang usaha mikro dapat sembilan tabung,” jelas Wiratmaja pada akhir pekan lalu.

Satu kartu yang diberikan untuk masyarakat miskin tersebut, tidak dikhususkan untuk pembelian LPG 3 kg, melainkan untuk program bantuan khusus lainnya yang tengah dijalankan Pemerintah. Lokasi penerapan program ini, akan dimulai di pulau-pulau.

Agar pelaksanaan program berjalan lancar, Kementerian ESDM melakukan diskusi yang intensif dengan Kementerian Sosial. Pada saat ini, Kementerian Sosial telah menyebarkan sekitar 800.000 kartu dan akan diteliti daerah mana yang paling siap untuk penerapan subsidi langsung LPG 3 kg ini.

Dalam pelaksanaan program ini, Pemerintah bekerja sama dengan perbankan nasional seperti BRI, BNI dan Mandiri. “Sedang kita bahas, (daerah) mana yang paling siap. Kementerian Sosial sudah menyebarkan sekitar 800.000 kartu juga,” ujarnya.

Reporter: Febrina Ratna Iskana