TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, menegaskan dukungan pihaknya terhadap konsep tata kelola baru sumber ekonomi dan energi di Indonesia dalam kerangka Indonesia Raya Incorporated (IRI).

Baca: IRI, Konsep Tata Kelola Sumber Ekonomi yang Mengawinkan BUMN dan BUMD

Berbicara sebagai keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Indonesia Raya Incorporated, Energi sebagai Alat Strategis Pemersatu Bangsa" di Batam, Kiki mengungkapkan, IRI merupakan terobosan atas perwujudan nilai dalam sila kelima Pancasila yang menggaungkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat secara merata di wilayah Indonesia.

Terlebih, kata Kiki, di hadapan 14 profesor dan doktor dari 14 universitas, Indonesia kini berhadapan dengan kepungan dua kekuatan besar negara adidaya, Amerika Serikat dan Cina.

"IRI saya yakin mampu menjadi sebuah breakthrough untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, saat ini Indonesia dihadapkan pada ancaman asing yang masuk secara soft power," kata Kiki Syahnakri, Senin (23/1/2017).

Kiki menjelaskan, penetrasi hegomoni dua kekuatan dunia itu masuk secara halus melalui instrumen sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

"Kalau dulu, penguasaan sebuah negara menggunakan hard power, kekuatan militer. kini mereka masuk dengan kulo nuwun, cara halus," katanya.

Kiki juga menyiratkan, perang tanpa wujud (proxy war) itu bertujuan agar Indonesia terus berada dalam instabilitas.

Baca: Perumusan Konsep IRI Kian Intensif, Pimpinan PPAD Paparkan Ide Bersama Puluhan Akademisi

Ia meyakini ada desain besar atas terjadinya konflik horizontal yang terjadi belakangan dalam masyarakat. Ia khawatir, situasi ini akan berujung pada perpecahan dan disintegritas jika dibiarkan.

"Ada indikasi by design yang bertujuan agar Indonesia tak menjadi besar dan terus tidak stabil. Situasi seperti ini jadi ancaman nyata yang ditandai melunturnya nilai Pancasila serta menipisnya toleransi," papar Kiki.

Tujuan akhir dari proxy war tersebut, lanjut Kiki, adalah penguasaan sumber daya dan energi yang ada di Indonesia. Satu di antara cara yang digunakan adalah melalui jalur politik.

"Konon katanya, sudah ada lebih dari 100 UU yang lahir sebagai turunan dari amendemen UUD 1945 yang terpengaruh kepentingan asing," tuturnya.

Tapi Kiki mengisyaratkan sebuah optimisme, serangan asing tersebut bisa ditangkal apabila kemakmuran terjadi secara merata di Indonesia.

IRI, yang diinisiasi Gerakan Ekayastra Unmada-Semangat Satu Bangsa (dari wartawan, oleh wartawan, untuk Indonesia), kata dia, bisa jadi konsep dasar bagaimana sumber ekonomi dan energi dapat tersalurkan secara merata dalam skema wawasan nusantara.

Jika kemakmuran terjadi secara merata, maka tiap wilayah di Indonesia akan terikat bukan hanya kesatuan teritorial, tetapi juga sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

"Pada aspek itu, PPAD berada di belakang IRI. Kami akan terus mendorong konsep ini," ujarnya.

Selain pimpinan PPAD itu, sebanyak 14 akademisi secara bergantian memaparkan pandangan mereka dari berbagai tinjauan terkait IRI dalam FGD yang dipandu dosen ekonomi Universitas Indonesia Sari Wahyuni dan Pemimpin Redaksi Batam Pos Yosh Suchari, tersebut.

Para profersor dan doktor yang berbicara dalam FGD itu adalah Munawar Ismail (Universitas Brawijaya, Malang), Agus Trihatmoko (Universitas Surakarta), Benaulus Saragih (Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur), Mudrajat Kuncoro (Universitas Gadjah Mada/UGM Yogyakarta), Werry Darta Taifur (Universitas Andalas), Darsono (UNS), Syamsudin (Universitas Muhammadiyah Surakarta), Winata Wira (Universitas Maritim Haji Raja Ali, Kepulauan Riau), dan Tulus Tambunan (Universitas Trisakti).

Adapun Ketua Gerakan Ekayastra Unmada, AM Putut Prabantoro, menyebut, semangat dasar dari IRI adalah adalah perlunya negara bersama warganya menguasai industri tak hanya di hilir namun juga di bagian hulu.

Semangat pemerataan kemakmuran pada ide IRI itu diejawahtahkan dalam dalam bentuk ''perkawinan'' antara BUMN dan BUMD di sebuah sumber ekonomi dengan melibatkan penyertaan modal dari BUMD Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia.

"Sehingga, BUMN bisa menjadi lokomotif ekonomi yang menarik gerbong-gerbong di daerah (BUMD). Bukan berbentuk holding, melainkan mengawinkan BUMN dan BUMD dengan melibatkan penyertaan modal dari BUMD Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia.