TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM) Ignasius Jonan yang akan menekan harga listrik energi baru terbarukan (EBT) dinilai salah sasaran.

Sebab, porsi EBT dibandingkan sumber energi lain dalam pembangkit listrik sangatlah kecil.

“Kalau mau mengurangi subsidi, harusnya pada energi yang porsinya besar namun membuat PLN tidak efisien, seperti solar. Kalau EBT yang dikurangi, selain porsinya kecil, juga kontraproduktif,” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, Minggu (29/1/2017).

Komaidi menambahkan, porsi EBT sampai saat ini, secara total hanya sekitar 14 persen terhadap keseluruhan energi pembangkit listrik. EBT yang dimaksud, sudah termasuk tenaga angin, air, matahari, dan panas bumi.

Terbanyak adalah air, yakni sekitar delapan persen. Hal ini bisa dimengerti, karena PLN memang sudah cukup lama membangun PLTA.

Sedangkan panas bumi sekitar empat persen, dan sisanya adalah EBT lain.

Itulah sebabnya, kata Komaidi pengurangan subsidi EBT secara maksimal pun tidak akan berdampak bagi keuangan negara.

Namun sebaliknya, pengurangan subsidi sekecil apapun akan berdampak sangat siginifikan terhadap perkembangan EBT itu sendiri.

“Tujuan pemberian subsidi adalah untuk merangsang pertumbuhan EBT. Yang perlu dipahami, dalam kondisi subsidi saat ini saja perkembangan EBT lambat, apalagi kalau dikurangi," papar Komaidi.

Sebaliknya, kata Komaidi jika pemangkasan subsidi dilakukan terhadap solar, menurut Komaidi, dampak positifnya sangat luar biasa.

Komaidi mencontohkan, dalam kondisi infrastruktur belum matang saja, harga jual listrik yang dihasilkan panas bumi adalah Rp 1.200 per kWh.

Harga tersebut kata Komaidi jauh lebih murah dibandingkan dengan listrik yang dihasilkan pembangkit bertenaga solar, yang berada pada kisaran Rp 3.400-Rp 4.000 per kWh.

“Jadi bisa dibayangkan, jika subsidi solar yang dipangkas dan dipakai untuk mendorong pertumbuhan EBT, maka akan terjadi penghematan luar biasa, baik bagi APBN maupun harga jual listrik,” jelas Komaidi.