TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengembang, PT Intiland Development Tbk (DILD) melihat uang muka atau down payment (DP) rumah 0 persen di Jakarta, sudah tidak memungkinkan.

Gagasan itu disampaikan oleh calon gubernur (cagub) DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan dalam debat Jumat (27/1/2017) silam.

Baca: Anies Sampaikan Program DP Rumah Nol Rupiah untuk Warga Jakarta

Sekretaris Perusahaan Intiland, Theresia Rustandi‎ mengatakan, DP rumah 0 persen saat ini ada untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang disubsidi oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Ini bagian dari program sejuta rumah, jadi kalau DP 0 persen di Jakarta untuk rumah tapak itu enggak mungkin, tanah di Jakarta sudah enggak ada (yang murah), kalau rumah susun juga harganya di Jakarta sudah Rp 400 jutaan," tutur Theresia saat dihubungi, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Menurut Theresia, DP 0 persen hingga 1 persen memang sangat membantu MBR untuk memiliki tempat tinggal karena banyak masyarakat masih kesulitan untuk mengumpulkan dana hingga puluhan juta rupiah.

"Misalnya harga Rp 100 juta, dalam aturannya DP itu harus 20 persen sampai 30 persen, berarti harus punya uang Rp 20 juta atau Rp 30 juta, itu susah bagi MBR," paparnya.

Sementara jika MBR dibuatkan rumah susun, kata Theresia, perlu ada pengawasan yang ketat karena ketika sudah diperjual belikan maka tujuan awalnya untuk membantu golongan tersebut akan berubah.

"Kalau udah dijual belikan, orang-orang MBR ini akan tergeser dan yang menghuni bukan MBR lagi, jadi harus ketat pengawasannya," tuturnya.

Pemerintah pusat juga menganggap gagasan uang muka atau down payment (DP) rumah 0 persen di Jakarta sebagai sebuah hal yang mustahil bisa dilaksanakan.

"Hampir tidak mungkin," ucap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus, dalam pesan singkatnya kepada KompasProperti, Sabtu (28/1/2017).

Menurut Maurin, uang muka itu merupakan hal yang diperlukan dalam urusan pembiayaan atau pembelian rumah.

Uang muka diperlukan sebagai kepemilikan dan tanggung jawab debitur atas kredit pemilikan rumah (KPR).

Semakin tinggi uang muka, maka semakin kecil KPR tersebut bermasalah atau macet.

"Uang muka 0, kemungkinan KPR bermasalah akan tinggi dan tentu hal tersebut tidak baik bagi bank pemberi KPR dan juga terhadap perekonomian nasional," imbuh Maurin.

Sebelumnya calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam debat Jumat (27/1/2017), mengeluarkan gagasan akan mengeluarkan program DP 0 persen bagi masyarakat Jakarta dalam memiliki rumah.