TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keselamatan pelayaran, khususnya pelayaran rakyat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus mendorong seluruh stakholder pelayaran untuk meningkatkan keselamatan pelayaran rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Maluku menjadi provinsi pertama untuk mengimplementasikan upaya peningkatan kualitas pelayaran rakyat.

Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada hari ini, Kamis (9/2/2017), Presiden Jokowi bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja datang ke kota Ambon yang pada tahun ini menjadi tuan rumah perhelatan HPN.

Kementerian Perhubungan menggunakan momentum tersebut untuk melakukan upaya peningkatan keselamatan pelayaran rakyat khususnya di Provinsi Maluku, yang merupakan daerah kepulauan yang luas lautnya lebih besar daripada daratannya.

Komitmen peningkatan keselamatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan kepada Pemerintah Provinsi Maluku, yang penyerahannya secara simbolis dilakukan oleh Menhub Budi Karya Sumadi kepada para penerima bantuan pada Acara Puncak HPN 2017, di Lapangan Polda Maluku, kota Ambon yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Presiden Jokowi memberikan arahan bahwa kini laut menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia, bukan kebutuhan sekunder. Untuk itu, perlu diperhatikan lebih detail mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mendukung potensi laut di Indonesia.

Dalam laporannya kepada Presiden saat meninjau dua kapal penyeberangan bantuan Kemenhub di Pelabuhan Ambon, Menhub Budi menyampaikan bahwa untuk peningkatan keselamatan pelayaran rakyat, diberikan bantuan sebanyak 1.600 buah life jacket yang disumbangkan oleh PT. Pelindo IV dan INSA untuk diserahkan kepada kapal-kapal rakyat yang beroperasi di provinsi Maluku, sebagai bentuk pembinaan Pelayaran Rakyat.

Lebih lanjut dalam laporannya, Menhub mengatakan pada tahun 2017 ini, Kemenhub juga telah menganggarkan sebesar 200 Milyar Rupiah membangun 100 kapal rakyat berbobot 35 GT, dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kondisi perairan di Indonesia dan sesuai standar keselamatan dan keamanan pelayaran.

Dalam waktu dekat ini, sebanyak 10 unit kapal rakyat yang pembangunannya juga dilakukan di Maluku, akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk dioperasikan.

Dua kapal RO-RO 500 GT berkapasitas masing-masing 148 orang dan 19 unit kendaraan tersebut akan digunakan untuk melayani rute perintis di Maluku untuk lintas Namlea-Waisela dan lintas Saumlaki-Adaut-Letwurung. KMP Lelemuku dan KMP Tanjung Sole dibangun di PT Daya Radar Utama unit Lampung.