TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menanggapi santai ancaman PT Freeport Indonesia untuk pengurangan kontraktor dan karyawan akibat belum diberikan izin ekspor oleh pemerintah.

"Ya kalau itu bagian dari tekan menekan. Enggak usah didengarkan," ujar Darmin saat ditemui usai menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada DKI Jakarta, Rabu (15/2/2017).

Ia menuturkan, Freeport meminta jaminan kepastian hukum kepada pemerintah agar tidak akan ada lagi perubahan kebijakan meski ada pergantian pemerintahan. Kepastian itu, tutur Darmin, masih terkait dengan besaran pajak dan kelanjutan usaha perusahaan asal Amerika Serikat itu di Indoneisa.

"Sebetulnya arah pajak kita turun. Tapi dia enggak mau. Karena dia juga berpikir, 'oke kalau sekarang turun, nanti ganti lagi pemerintahannya (bagaimana)'," kata Darmin.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, pasca-perubahan status menajdi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pihaknya membutuhkan perjanjian stabilitas investasi dengan tingkat kepastian fiskal dan hukum yang sama saat masih berstatus Kontrak Karya (KK).

Persyaratan ini dinilai sangat penting untuk rencana investasi jangka panjang Freeport Indonesia. Namun, hingga saat ini kata Riza, belum ada kesepakatan yang pasti terkait rencana investasi jangka panjang Freeport Indonesia.

Pemerintah sendiri masih melarang Freeport ekspor konsetrat. Hal itu dinilai akan menganggu kelangsungan Freeport Indonesia hingga muncul ancaman untuk mengurangi karyawan.(Yoga Sukmana)