TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesian National Shipowners Association (INSA) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) corporate social responsibility (CSR), tentang program pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) kepelautan siap kerja.

Penandatangan ini dilaksanakan pada Rabu (22/7/2017) bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Pusat (DPP) INSA, Jl Tanah Abang 3 No. 10, Jakarta Pusat. INSA diwakili oleh Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, sedangkan dari BPSDM diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Arifin Soenardjo.

Nota kesepahaman ini merupakan wujud komitmen INSA dan BPSDM untuk meningkatkan mutu SDM melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan kepelautan terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia industri di bidang kemaritiman.

Ruang lingkup nota kesepahaman ini diantaranya memberdayakan usia produktif dari kalangan ekonomi menengah ke bawah melalui program diklat kepelautan siap kerja.

Lalu, memberikan prioritas kepada siswa-siswi SMK untuk dapat mengikuti program diklat kepelautan siap kerja ini dan dalam pelaksanaan praktik berlayar atau magang bekerja di kapal.

Mereka juga dapat ditempatkan di kapal-kapal perusahaan pelayaran anggota INSA sesuai dengan kebutuhan serta standar dan prosedur yang berlaku di masing-masing perusahaan pelayaran anggota INSA.

Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman antara INSA dengan BPSDM merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat kurang mampu yang berpotensi dan usia produktif untuk dididik agar memiliki keahlian khususnya di sektor industri maritim.

“Untuk itu, BPSDM mengambil langkah untuk bekerja sama dengan INSA. Di mana, BPSDM berkewajiban untuk mendidik kader-kader pelaut yang memiliki keterampilan cukup untuk siap kerja sedangkan INSA diharapkan bisa menampung lahan kerja atau magang di atas kapal anggota INSA,” kata Budhi Halim dalam keterangan tertulis, Kamis (23/2/2017).

Budhi menjelaskan, INSA dan BPSDM juga akan membuat suatu program yang bertujuan mengidentifikasi berapa banyak jumlah siswa-siswi program diklat yang diproduksi oleh BPSDM dalam setiap bulannya.

Hal ini diperlukan agar siswa-siswi tersebut bisa secara bergantian magang untuk pengenalan dengan tugas kerja nantinya di atas kapal anggota INSA.

“Kapal anggota INSA cukup banyak sekitar 17 ribu kapal nasional di Indonesia untuk siap menampung 60 ribu orang peserta didik per tahunnya,” tuturnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto. Menurutnya, penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan pengusaha pelayaran nasional yang tergabung di INSA dapat memberikan sumbangsih yang lebih konkrit kepada pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

“Kita sambut positif karena lahan-lahan untuk berkarya tersedia, dan jumlah pelaut cukup banyak tersedia, namun yang diperlukan tentunya kader-kader pelaut yang berkualitas. Maka, INSA menyarankan agar pelaut-pelaut terampil yang berkualitas, namun belum punya sertifikat seharusnya dapat diberikan sertifikat. Tentunya setelah melalui evaluasi sesuai prosedur yang dipersyaratkan," pungkas Carmelita.