Tribun Bisnis

Bagi-bagi Kavling Frekuensi Tidak Sesuai Regulasi

Rekomendasi Ombudsman tersebut adalah Kominfo harus memberikan Penomoran/Kode Akses ke Corbec dan menjamin interkoneksi

Editor: Hendra Gunawan
Bagi-bagi Kavling Frekuensi Tidak Sesuai Regulasi
TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan lelang frekuensi 2.1 GHz dan 2.3 GHz dilakukan secara bersamaan. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara memastikan dokumen tender akan dibuka kepada publik awal Maret 2016.

Diharapkan pada Juni mendatang, penetapan pemenang lelang sudah dapat diketahui. Saat ini draft Peraturan Menteri (PM) mengenai tata cara seleksi sudah dibuka oleh Kominfo dan siap untuk diuji publik.

Menanggapi kepastian lelang frekuensi yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut, Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, S.E menyambut baik. Namun Alamsyah mewanti-wanti pemerintah, dalam melakukan lelang frekuensi khususnya di 2.3 GHz. Kominfo harus mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan Ombudsman kepada PT Corbec Communication.

Rekomendasi Ombudsman tersebut adalah Kominfo harus memberikan Penomoran/Kode Akses ke Corbec dan menjamin interkoneksi. Selain itu Kominfo diminta untuk menerbitkan izin pita frekuensi di spektrum 2.3Ghz dengan lebar pita minimal 15Mhz kepada Corbec, pada blok pita yang tidak terpecah. Yakni dimulai dari frekuensi 2.300 Mhz hingga 2.315 Mhz.

Selain itu Kominfo juga diminta agar melakukan evaluasi kinerja pada Corbec dalam menjalankan kewajibannya serta mengenakan pencabutan izin pita frekuensi jika perusahaan tak berhasil memenuhi kewajibannya.

“Seharusnya Kominfo dapat berkomunikasi dengan Corbec untuk mencari jalan keluar yang terbaik sehingga masalah ini terselesaikan. Kominfo bisa mengikuti rekomendasi yang diberikan Ombudsman atau alternatif lain yang membuat Corbec happy. Jika pemerintah bisa memfasilitasi Corbec untuk masuk ke dalam perusahaan konsolidasi BWA itu juga bagus,”ucap Alamsyah dalam keterangan persnya, Jumat (24/2/2017).

Dalam dokumen uji publik mengenai tatacara lelang frekuensi 2.1 Ghz dan 2.3 Ghz pasal 7 huruf 1 tertulis peserta seleksi hanya dapat memenangkan pita frekuensi radio 2.1 GHz atau pita frekuensi radio 2.3 GHz.

Mengenai aturan yang tertuang pada tatacara lelang frekuensi 2.1 Ghz dan 2.3 Ghz yang terbilang aneh tersebut, Alamsyah tidak sependapat. Menurut Alamsyah, jika Kominfo mengatakan lelang frekuensi ditujukan untuk menjawab isu kapasitas, seharusnya Kominfo maupun BRTI tidak boleh membatasi operator yang benar-benar membutuhkan frekuensi untuk ikut dalam lelang tersebut.

“Aturan mengenai peserta seleksi hanya dapat memenangkan pita frekuensi radio 2.1 GHz atau pita frekuensi radio 2.3 GHz itu tidak ada dalam regulasi dan perundang-undangan. Sehingga Kominfo tidak boleh membuat aturan demikian,”terang Alamsyah.

Jika pemerintah ingin membatasi operator yang utilisasinya rendah untuk ikut lelang, seharusnya pemerintah bisa membuat kreteria operator mana saja yang boleh ikut. Karena frekuensi merupakan barang publik dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pelayanan publik, maka peserta yang boleh mengikuti lelang adalah operator yang kapasitasnya sudah mendekati maksimal.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas