TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan terus melakukan sosialisasi dan memberikan tentang Sistem Resi Gudang (SRG) hingga pelosok tanah air agar program ini lebih meningkat di tahun ini.

"Apalagi melalui  SRG,  pemerintah memiliki keinginan mendorong ekspor komoditas dan ketahanan pangan," kata Sutriono Edi, Staf Ahli Menteri Perdagangan bidang Pengamanan Pasar saat diskusi Kelompok Kerja (Pokja) SRG di Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Dikatakanya, SRG merupakan salah satu instrumen perdagangan yang dapat dimanfaatkan para petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi tani, maupun pelaku usaha sebagai instrumen tunda jual dan pembiayaan perdagangan.

Sejak 2009, Pemerintah telah membangun 120 gudang komoditas pertanian, namun baru 80 gudang yang telah memiliki kelengkapan sebagai gudang SRG.

Sedangkan, sisanya sebanyak 40 gudang masih belum aktif tersebab oleh berbagai hal.

Retno Rukmawati, Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK (Pasar Lelang Komoditas) Bappebti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, mengatakan SRG kini disinergikan dengan PLK.

"Sehingga petani lebih mudah memperoleh akses untuk memasarkan produk mereka, dan tidak perlu memakai jasa perantara seperti yang selama ini mereka lakukan," katanya.

Program SRG membantu petani memperoleh harga yang baik untuk komoditasnya.

Mereka dapat menyimpan komoditas hasil panennya saat harga rendah, untuk kemudian dijual pada saat harga tinggi.

Hingga 30 September 2016 di gudang SRG milik pemerintah maupun swasta sebanyak 2.362 resi, dengan total volume 86.725,56 ton yang nilainya mencapai Rp485,7 miliar.