Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar menilai, kebijakan Bulog mengakuisisi saham PT Gendhis Multi Manis (GMM)  sebesar 70 persen patut dipertanyakan. Sebab, akuisisi tersebut tidak dilakukan  dengan pembelian saham 100 persen.

"PT GMM yang diakuisisi Bulog itu kan otomatis akan menjadi anak perusahaan Bulog. Jadi kenapa akuisisi hanya 70 persen saham, berarti ada sisa saham 30 persen yang dimiliki pihak selain Bulog," kata Nasril Bahar ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (27/2/2017).

Menurut Nasril, sangat membahayakan apabila akuisisi perusahaan swasta oleh Bulog dilakukan cuma 70 persen. Berarti ada 30 persen saham yang dikuasai oleh perorangan atau kelompok tertentu. 

"Ada orang yang akan menikmati keuntungan besar dari kebijakan akuisisi Bulog ini. Sebab, dengan keistimewaannya Bulog itu BUMN yang duduk manis saja untung," kata Nasril.

Nasril menjelaskan, Bulog setiap tahun mendapatkan kewenangan istimewa dari pemerintah untuk melakukan impor gula. "Kalau akuisisi Bulog cuma 70 persen, berarti pemilik saham 30 persen PT GMM enak sekali bisa menikmati keuntungan pasti yang diperoleh Perum Bulog tiap tahunnya. Memangnya Bulog mau dipergunakan untuk memperkaya orang atau kelompok tertentu?" tanya Politikus PAN itu.

Nasril menyampaikan, sepengetahuannya sebelum diakuisisi Bulog, PT GMM adalah perusahaan gula yang sedang bermasalah dan terlilit utang di lembaga perbankan. Sehingga aneh kalau Bulog mengakuisisi perusahaan yang tidak sehat, dan membayarnya dengan nilai pembelian puluhan miliar.

"Ada skenario apa Bulog mengakuisisi sehingga mengeluarkan dana besar untuk PT GMM terlilit utang di bank? Enak sekali pemilik PT GMM yang perusahaannya dibeli Bulog saat kreditnya macet, cuma 70 persen lagi," ujarnya.

Nasril  mengusulkan, dilakukan audit atas kebijakan akuisisi Bulog tersebut. Kata dia, audit perlu dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. 

"Kita khawatir ada yang mengeksploitasi Bulog demi keuntungan tertentu. Jika hal ini terjadi, maka yang dirugikan ujung-ujung bangsa dan negara karena Bulog itu BUMN yang memegang hak monopoli komoditas tertentu," kata Nasril.