TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, meminta seluruh Bupati agar menentukan produk unggulan desa. Alasannya, 82 persen masyarakat desa hidup di sektor pertanian.

“Jadi segera tentukan fokusnya mau apa, sehingga bisa dikoordinasikan ke 19 Kementerian/ Lembaga untuk desa-desa Bapak Ibu sekalian,” kata Eko Putro pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2017 di Jakarta, sebagaimana keterangan pers yang diterima Tribunnews, Kamis (2/3/2017).

Menteri Eko juga meminta para Bupati membuat payung hukum agar desa berbasis pertanian dapat menggunakan dana desa untuk membangun embung. Bagi desa yang belum memasukkan embung dalam APBDes dapat membuat APBDes perubahan.

Pemerintah desa dapat mengalokasikan Rp 200-500 juta untuk membangun embung di wilayahnya.

“Kenapa tidak saya bikinkan (peraturan) secara nasional, karena tidak semua desa membutuhkan embung. Nanti bagi embung yang sudah jadi, Menteri Pertanian akan berikan pompa. Karena itu, Bupati buat peraturan bupati agar desa bisa membuat APBDes perubahan,” terangnya.

Dia menjelaskan, program dana desa yang telah berjalan sejak tahun 2015 sebesar Rp20,8 triliun dan Rp 46,9 triliun pada 2016 lalu telah memberikan efek pembangunan cukup signifikan.

Eko memaparlan, dana desa telah digunakan untuk membangun jalan desa sepanjang 66.179 Kilometer, 65.573 unit drainase, 37.962 unit penahan tanah, 36.951 unit MCK, 16.069 unit instalansi air bersih, 12.540 unit irigasi sawah, 13.988 unit sumur desa, 11.221 unit PAUD, 3.100 unit Polindes, 1.810 pasar desa, 1.366 unit tambatan perahu, 686 unit embung, dan 511.484 meter jembatan desa.

“Ini adalah yang pertama di Indonesia dan terbukti hasil pembangunannya. Saya juga ingatkan bahwa dana yang turun ke desa tidak hanya bersumber dari dana desa saja. Tapi ada Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah yang jumlahnya tergantung daerah masing-masing" sebut Eko Putro.

"Secara keseluruhan, ada anggaran sebesar Rp560 Triliun dari 19 Kementerian/ Lembaga yang diarahkan ke desa. Seperti Kementerian pertanian, fokusnya pasti di desa,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Wattimena menilai, masyarakat kini mulai merasakan dana desa yang merupakan amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dia berharap, empat program prioritas Kemendes PDTT yakni Produk Unggulan Desa (Prudes)/ Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan embung desa, dan pembangunan sarana olahraga desa dapat diimplementasikan dengan baik.

Dana desa akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

“Yang terpenting adalah pertangunggjawabannya. Karena kami tahu bahwa sampai tahun 201an 9 mendatang, dana desa hampir kira-kira Rp1 miliar sampai dengan Rp1,4 miliar tergantung keuangan negara,” ujarnya.

Dia menambahkan, UU Desa sejak disusun telah memiliki dukungan dari semua fraksi DPR RI tahun 2009-2014. Semua fraksi di DPR menilai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan pembangunan harus dimulai dari desa.

Rakornas dengan bupati dan kepala daerah juga dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Staf Khusus Kantor Staf Kepresidenan Nur Fauzi Rahman, serta jajaran petinggi BUMN. Diantaranya, dari manajemen Bank BNI, Bank Mandiri, BRI, BTN, dan BULOG.

Pertemuan ini sekaligus memperkuat sinergi lintas K/L dan juga dengan sektor swasta dalam pembangunan desa.