“Ini tidak masuk akal jika Pertamina dipaksa tetap menjadi pemimpin dalam BUMN Holding Company bidang energi. Jika mengurus sendiri saja sulit bagaimana mengurus perusahaan-perusahaan lain. Belum lagi adanya pergerakan di mana SKK Migas, institusi yang mengatur tata kelola hulu migas, juga akan dimasukan dalam Pertamina. Selesai sudah industri migas Indonesia,” ujar Joko.

Jika kemudian Tim Audit Independen menemukan adanya kepentingan besar dari sekelompok orang di bisnis Pertamina, masih menurut Joanes Joko, itu artinya sama saja meletakkan perusahaan energi dari BUMN lain ke ketiak para pemilik kepentingan.

Negara akan berada di bawah kelompok orang yang telah menguasai Indonesia melalui Holding Company bidang energi, jika Pertamina tetap menjadi pemimpin Holding Company tersebut.

Menguak misteri Pertamina lebih dalam adalah penting dan strategis bagi masa depan permigasan Indonesia dan sekaligus masa depan negara Indonesia.

Dari kacamata Duta Joko Widodo, sebuah negara terkuasa oleh kelompok nonkonstitusional jika kekuatan energi di negara tersebut dikuasai bukan oleh negara.

Koordinator Nasional Duta Jokowi juga menyayangkan para akademisi yang biasanya dianggap netral dalam mengeluarkan pendapat ternyata tidak memberi komentar apapun tentang kasus di Pertamina. (*)