Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono‎

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan demi pertemuan terus dilakukan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia untuk mencapai kesepakatan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi Mustofa Juraid mengatakan, pertemuan kemarin dengan pihak PT Freeport Indonesia membahas jaminan keamanan investasi bagi perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat setelah berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

‎"Sudah beberapa kali pertemuan, ada perkembangan yang lebih baik dari Freeport, semakin mengarah ke adanya titik temu," ujar Hadi di Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Namun, Hadi tidak menjelaskan perkembangan apa yang dimaksud karena proses perundingan akan terus berlangsung dan pemerintah tetap akan berpegangan kepada undang-undang saat ini berlaku.

"Ya nanti, ini masih proses, kami berikan waktu enam bulan mengubah menjadi IUPK jika ingin ekspor konsentrat, kalau tidak mengubah juga tidak apa-apa tapi tidak boleh ekspor dan harus bangun smelter," tutur Hadi.

Sementara terkait divestasi 51 persen saham Freeport jika mengubah status menjadi IUPK, kata Hadi, harus dilakukan pada tahun ini dan nantinnya bisa diambil oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMN, swasta nasional, dan penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia.

"Belum diputuskan siapa nantinya, apakah pemerintah pusat atau BUMN nantinya," kata Hadi.