TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin menyambut baik 'pengambilalihan' pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Meski bahasa yang pas sebetulnya bukan pengambilalihan sebab perairan Selat Malaka sebagian besar berada di Indonesia.

Senin (10/4/2017) kemarin di Batam, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan pelayanan jasa pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Pemanduan kapal asing dan domestik ini disertai dengan pelimpahan wewenang dari pusat kepada PT Pelabuhan Indonesia I.

"Di Perairan Selat Malaka itu kan memang Indonesia yang paling besar, wilayah kita yang lebih besar, bukan Malaysia maupun Singapura," terang Muhidin saat dihubungi, Selasa (11/4/2017).

Baca: Puluhan Tahun Dikuasai Malaysia dan Singapura, Menhub Eksekusi Pemanduan Kapal di Selat Malaka

Menurutnya, pemerintah harus bersatu dan bersama-sama menjaga dan mengamankan perairan Selat Malaka.

Apalagi Selat Malaka merupakah jalur laut terpenting di Kawasan Asia Tenggara dengan panjang kurang lebih 550 mil laut.

Tingginya arus pelayaran kapal asing maupun domestik di Selat Malaka sudah seharusnya pula pemerintah tampil di depan mengatur lalu lintas kapal. Salah satunya melalui jasa pemanduan terhadap kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut.

"Pemanduan itu kan bisa menambah pemasukan bagi negara, Selat Malaka itu salah satu selat yang paling padat lalu lintas pelayarannya di dunia," jelas Muhidin.

Selain memberikan pemasukan bagi negara, anggota Fraksi Partai Golkar itu juga menekankan bahwa perairan Selat Malaka sudah menyangkut kedaulatan bangsa. Jika selama ini dikuasai oleh Malaysia dan Singapura, ke depan harus dibawah kendali penuh pemerintah Indonesia.

"Jika dikendalikan penuh itu bisa meminimalisir terjadinya tindak kejahatan disitu, jadi bukan semata nilai ekonomis," ucapnya.

Ditambahkan, banyak potensi pemasukan bagi negara di perbatasan yang belum dimaksimalkan. Muhidin mencontohkan bagaimana semua jalur penerbangan di perbatasan masih dibawah kontrol negara tetangga Singapura.

Karenanya ia menyambut baik upaya Kemenhub yang meresmikan jasa pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura kemarin.

"Negara ini berkepentingan disitu, pelan-pelan kita kuasai, ambil-alih. Jangan sampai udara yang sampai sekarang masih di monitor Singapura, lalu laut di perbatasan juga dikuasai mereka," ucap Muhidin.

Untuk diketahui, kemarin Menhub Budi Karya Sumadi meresmikan pelayanan jasa pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura. Ia mengungkapkan proses pelayanan jasa pemanduan oleh pemerintah Indonesia ini melalui proses dan perjuangan yang cukup panjang.

Kemenhub mengkaji dan menginventarisir permasalahan yang selama ini dihadapi di Selat Malaka. Di meja perundingan dengan Malaysia dan Singapura, pemerintah mendudukkan permasalahan di Selat Malaka dari sisi hukum.

Dua negara tetangga akhirnya 'kalah' di meja perundingan dan tidak bisa menyangkal jika Selat Malaka merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Hari ini tidak terasa kita sudah mengambil-alih pekerjaan yang selama ini praktis tidak dikelola dengan baik. Padahal bidang ini sangat strategis dari segi kedaulatan indonesia, keamanan dan dari segi ekonomi. Dan saya pikir selayaknya kita lakukan kegiatan ini," kata Menhub.