Sri Mulyani Harus Meyakinkan DPR Untuk Loloskan RAPBN 2018
Rapat kerja DPR Komisi XI dengan pemerintah memasuki tahapan pembahasan Rancangan APBN 2018
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat kerja DPR Komisi XI dengan pemerintah memasuki tahapan pembahasan Rancangan APBN 2018. Hal yang akan didiskusikan terkait target dan asumsi dasar makro tahun depan.
Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk bisa meyakinkan postur RAPBN 2018 realistis tercapai. Selain itu Mekeng juga ingin Sri Mulyani bisa menjelaskan arah pertumbuhan ekonomi tahun mendatang.
"Kami meminta pemerintah meyakinkan Komisi XI DPR terkait dengan asumsi dasar RAPBN 2018," ujar Mekeng di ruang rapat DPR Komisi XI, Jakarta, Senin (12/6/2017).
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan dasar postur RAPBN dilihat dari pemulihan ekonomi global. Hal ini dilihat dari acuan negara Amerika Serikat dan di Eropa.
"Penetapan asumsi dasar RAPBN 2018 didasari oleh adanya pemulihan optimisme perekonomian global yang telah dirilis oleh beberapa lembaga salah satunya IMF," jelas Sri Mulyani.
Dalam Rancangan APBN yang diusulkan, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4 persen sampai ,6 persen, inflasi sebesar 3,5 tertinggi dan terendah 1,0 persen, dan untuk nilai tukar (kurs) Rp 13.500-Rp 13.800 per dolar AS.
Sedangkan asumsi harga minyak mentang Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) 45 dollar AS sampai 60 dolar AS per barel. Untuk lifting migas mencapai 1.965-2.050 ribu barel per hari (bph), dengan rincian lifting minyak bumi sekitar 771 ribu-815 ribu bph, dan gas bumi sekitar 1.194-1.235 ribu barel setara minyak per hari.