TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih mengkaji pemindahan ibu kota.

Rencananya kota yang dipilih berada di luar pulau Jawa.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan pemindahan ibukota hanya untuk pusat pemerintahan saja.

Sedangkan pusat bisnis dan perekonomian masih berada di Jakarta.

"Kalau Ibu kota ada yang bilang bisnisnya enggak ikut pindah, bisnis keuangan tetap di Jakarta," ujar Bambang di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Baca: Kata Djarot, Tidak Mudah Memindahkan Ibu Kota Negara

Bambang memberi contoh seperti di Amerika Serikat.

Negara Paman Sam membagi kota pemerintahan di Washington DC sedangkan pusat perekonomian berada di New York.

"Ya pokoknya kayak Washington sama New York," jelas Bambang.

Mantan Menteri Keuangan ini menambahkan pihak swasta akan dilibatkan dalam pembangunan Ibukota yang baru.

Hal yang ditawarkan kepada swasta adalah kepemilikan lahan di Ibukota yang baru.

"Ya keterlibatanya dalam pembiayaan. Tentunya melalui skema kepemilikan lahan," ungkap Bambang.

Seperti diketahui, wacana pemindahan ibu kota ini sudah terjadi sejak Presiden pertama RI, Soekarno memimpin.

Kemudian, wacana itu muncul kembali saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat presiden RI di 2013.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun akhirnya melanjutkan wacana ini dengan meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro terlebih dahulu melakukan kajian secara mendalam.

Sebelumnya, Indonesia pernah tiga kali pindah ibukota.

Pemindahan ibu kota yang pertama adalah dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Setelah Yogyakarta, ibu kota Indonesia sempat juga dipindah ke Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 19 Desember 1948.

Kemudian pemindahan ibu kota yang terakhir adalah ke Bireuen, Aceh. Pemindahan itu juga terjadi pada tahun 1948, namun hanya berlangsung selama seminggu.