TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, dana-dana jangka panjang internasional menyatakan tertarik membiayai proyek-proyek infrastruktur berskala besar di Indonesia.

Minat ini ditopang oleh makin prospektifnya perekonomian Indonesia dan peringkat layak investasi Indonesia.

Merespon hal itu, Pemerintah Indonesia, lanjut Bambang, berusaha agar dana-dana jangka panjang internasional bisa menanamkan investasinya di Proyek Strategis Nasional (PSN).

Keberadaan dana-dana jangka panjang tersebut sangat vital dan dapat menutup kekurangan pembiayaan infrastruktur yang selama ini bersumber dari APBN, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menutupi ketimpangan ekonomi antar-daerah.

Baca: Bappenas Undang Ahli Luar Negeri Kaji Pemindahan Ibukota Negara

Dalam kunjungan KTT G-20 di Hamburg, Jerman, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan kepada jajaran menterinya untuk kian agresif menawarkan proyek infrastruktur di Indonesia dengan memanfaatkan status investment grade.

Instruksi tersebut merupakan upaya Indonesia mencari investasi senilai US$ 10 miliar untuk membiayai proyek pembangkit listrik, jalan tol, dan proyek infrastruktur lainnya.

Menurut Bambang, dalam rangka menggaet dana-dana jangka panjang internasional, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan skema melalui pembiayaan non-anggaran Pemerintah (PINA).

Presiden juga menekankan, model pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari non-anggaran pemerintah harus digiatkan dan perlu melakukan terobosan jika tidak ingin tertinggal dengan negara lain yang sudah menggunakan skema pembiayaan pembangunan dari non-anggaran pemerintah.

Ketertarikan dana-dana jangka panjang terlihat hasil kunjungan Bambang Brodjonegoro ke lima kota di Australia 18-23 Juni 2017 yang lalu.

Salah satu ketertarikan itu berasal dari investor infrastruktur besar dari Australia yang mengelola dana pensiun dengan asset under management senilai 2,1 triliun dolar Australia.

Investor infrastruktur tersebut menunjukkan ketertarikan besar masuk ke infrastruktur Indonesia dengan pola pembiayaan ekuitas, pembiayaan utang, dan obligasi subordinasi (subdebt).

Ke depan, Bambang menambahkan, pihaknya akan menjajaki target negara-negara yang ingin investasi proyek infastruktur, yakni Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda.

Negara-negara tersebut memiliki dana-dana jangka panjang seperti Kanada yang salah satu negara bagiannya, Ontario, memiliki dana pensiun guru senilai sekitar 20 kali dana kelolaan milik BPJS Ketenagakerjaan yang per 2016 sebesar Rp 262 triliun.

Koordinator PINA