TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan merealisasikan agenda SDGs sangat penting sebagai solusi Pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Langkah itu dapat ditempuh melalui tiga strategi. Yakni, perlindungan sosial yang komprehensif; penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar; dan mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan.

“Tantangan dalam mengatasi kemiskinan multidimensional membutuhkan intervensi tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi semata tapi juga konsistensi kita melaksanakan agenda SDGs. Ini menjadi jawaban relevan terhadap permasalahan pengentasan kemiskinan,” sebut Bambang dalam pidatonya di Forum ECOSOC Thematic Discussion di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (20/07).

Forum ECOSOC ini mengangkat tema “Indonesia’s Experience in Addressing Multidimensional Poverty.” 

Bambang menilai, sejauh ini Indonesia berhasil mengurangi presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dari 17,75% pada tahun 2006 menjadi 10,70% pada tahun 2016.

Kendati jumlah orang miskin, tingkat keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan menurun, namun jumlah absolutnya masih cukup signifikan, sekitar 22,8 juta orang.

Bambang juga memaparkan, salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan sosial yang komprehensif melalui implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan.

Jumlah penerima manfaat yang dicakup oleh skema ini pada tahun 2016 mencapai sekitar 172 juta orang atau 66,4% dari populasi.

“Program ini telah menjadikannya sebagai salah satu skema terbesar di dunia. Sistem Jaminan Sosial Nasional juga telah diterapkan di sektor pendidikan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan,” kata Bambang.

Ke depan, Pemerintah akan memperkuat tiga pilar, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan peluang ekonomi dan mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan, dan ekosistem yang mendukung.

Pilar pertama akan diwujudkan lewat indikator kehidupan sehat dan sejahtera (kesehatan), kedua, ketahanan pangan dan ekosistem pertanian yang berkelanjutan, pendidikan berkualitas dan ekosistem laut (perikanan).

Pilar kedua, melalui industri, inovasi dan infrastruktur serta manajemen kelautan berkelanjutan. Pemerintah akan menciptakan ekosistem pendukung berupa kesetaraan gender, kemitraan, pembiayaan, kebijakan dan ketersediaan data.

Kemitraan Lintas Sektor

Bambang menekankan pentingnya kemitraan di semua sektor, termasuk aktor pemerintah dan non-pemerintah di tingkat nasional dan daerah guna mendukung terwujudnya agenda SDGs.

Salah satu contohnya adalah penggunaan mekanisme cashless di Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera dan Transfer Tunai Bersyarat melalui Program Keluarga Harapan.

“Kebijakan ini memerlukan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan sektor ritel dan perbankan. Mekanisme ini dapat meningkatkan akurasi target, mengurangi kecurangan, dan mendorong keterbukaan terhadap akses keuangan,” ungkap Bambang.

Uuntuk membiayai pelaksanaan SDGs, Indonesia terus meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Pada saat bersamaan, untuk meningkatkan pendapatan negara, Pemerintah juga mengimplementasikan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Pembiayaan alternatif lainnya dimobilisasi dari dana filantropi dan bisnis serta dana sosial keagamaan. Selanjutnya, untuk mendukung program pembiayaan berkelanjutan, Indonesia juga telah menyiapkan panduan untuk green banking dan green financing.