Empat Fakta Teguran Jokowi ke Menterinya Seputar Permen Bermasalah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegur para menterinya dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Menteri yang mendapat teguran dari Jokowi kali ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Keduanya ditegur karena dianggap mengeluarkan peraturan menteri (permen) yang menghambat investasi.

Berikut ini fakta-fakta mengenai teguran Jokowi dan tanggapan para menteri.

1. Hambat investasi

Dalam Rapat Kabinet Paripurna yang membahas RAPBN tahun 2018 itu, Jokowi memberikan teguran kepada para menterinya supaya menjaga iklim investasi di Indonesia.

"Pada Permen-Permen, baik di kehutanan dan lingkungan hidup, di ESDM, misalnya, yang saya lihat dalam satu-dua bulan ini, direspons tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi," kata Jokowi.

"Ini tolong diberikan catatan ini, dan juga Permen-Permen yang lain. Hati-hati," tambahnya.

"Diberikan waktu untuk pemanasan terlebih dahulu, komunikasinya dengan masyakarat, dengan pemangku kepentingan juga dilakukan terlebih dahulu. Sehingga jangan sampai menerbitkan peraturan menteri yang ini nanti bisa menghambat dunia usaha, dan hanya menambah kewenangan dari kementerian itu sendiri," kata Jokowi.

Jokowi menekankan pentingnya mempermudah dunia usaha untuk melakukan ekspansi, investasi dan mengembangkan usahanya.

"Karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut memperluas lapangan pekerjaan yang itu semua kita harus ngerti tujuannya ke mana," ucapnya.

2. Tanggapan dari Kementerian ESDM

Teguran dari Jokowi ditindaklanjuti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berjanji segera mengevaluasi permen-permen yang berpotensi menyulitkan pengusaha.

"Setiap permen dan kebijakan akan kami evaluasi yang ujuannya untuk mempermudah investasi. Itu pesan dari Pak Presiden, dan itu sangat kami perhatikan," kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar kepada Kompas.com, seusai rapat kabinet.

Menurut Arcandra, teguran Jokowi tak mengarah pada satu permen saja, melainkan banyak permen yang harus dievaluasi.