Tribun Bisnis

Ganggu Aktivitas Pelabuhan SP JICT Disarankan Tidak Gelar Aksi Mogok Kerja

Pihak manajemen JICT tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut karena tidak sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Ganggu Aktivitas Pelabuhan SP JICT Disarankan Tidak Gelar Aksi Mogok Kerja
Tribunnews/JEPRIMA
Ratusan pekerja yang tergabung dalam Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) dan Serikat Pekerta PT Jakarta International Container Terminal (SP JICT) saat melakukan demo di depan Gedung KPK Jakarta, Selasa (9/5/2017). Dalam aksinya tersebut mereka mendorong KPK untuk melakukan pengusutan kasus perpanjangan kontrak JICT kepada investor Hong Kong, Hutchison port mengingat telah terang benderang terpenuhi unsur korupsinya. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) berencana akan melakukan mogok kerja pada Agustus mendatang.

Rencana ini menyusul keluarnya surat manajemen JICT terkait tuntutan tambahan bonus, kenaikan upah, dan Program Tabungan Investasi (PTI).

Pihak manajemen JICT tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut karena tidak sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Alasan lain di balik rencana mogok kerja itu, berdasarkan surat pemberitahuan Serikat Pekerja JICT tertanggal 21 Juli 2017 yang menyebutkan alasan akan mogok karena perpanjangan kontrak konsesi JICT yang dinilai merugikan pekerja.

Namun rencana mogok kerja ini tidak mendapatkan respon positif dari sebagian kalangan.

Salah satunya, Pengamat Ketenagakerjaan Rachman H Azhari, SH.

“Saya gagal paham dan tak habis pikir rencana mogok kerja serikat pekerja JICT masih saja dengan alasan kesejahteraan. Padahal sudah luas diketahui upah mereka tertinggi di Indonesia. Untuk posisi terendah saja dapat upah lebih dari 25 juta rupiah per bulan, belum lagi renumerasi non-cashnya,” kata Rachman kepada wartawan, di Jakarta Rabu (26/7/2017).

Menurutnya, jika serikat pekerja itu mogok karena alasan upah masih di bawah UMP masih benar.

Tetapi juga UMP sudah terpenuhi mestinya tidak ada alasan lain lagi.

“Ini semua secara normatif komponen upah telah dipenuhi oleh manajemen termasuk bonus telah dibayarkan dan fasilitas lainnya, jadi tidak ada alasan untuk mogok, "lanjutnya.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas