Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah
"Kalau enggak ada transaksi, enggak naik PPN. Ini kan bukan seperti amnesti pajak (yang berdampak pada) Pajak Penghasilan"
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski sejumlah pihak memperkirakan daya beli masyarakat loyo sejak awal tahun, pemerintah justru menampik hal itu. Sebab transaksi di sejumlah sektor masih menunjukkan lonjakan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan, hal itu tercermin dari kenaikan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di semester pertama tahun ini. Selam enam bulan, realisasi penerimaan PPN naik 13,5% year on year.
"Kalau enggak ada transaksi, enggak naik PPN. Ini kan bukan seperti amnesti pajak (yang berdampak pada) Pajak Penghasilan," kata Suahasil di Kantor Kementerian Keuangan (Kemkeu), Senin (31/7/2017).
Tak hanya kenaikan PPN, pendapatan sejumlah emiten selama semester pertama tahun ini juga menandak. Dari data yang diterima, emiten di sektor keuangan, seperti laba bersih BCA yang meningkat menjadi Rp 10,5 triliun dibading periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 9,5 triliun dan laba bersih Bank Mandiri meningkat menjadi Rp 9,46 triliun dari Rp 7,08 triliun.
Di sektor konsumsi, laba bersih Indofood naik menjadi Rp 2,27 triliun dari 2,23 triliun di kuartal pertama 2016. Di sektor ritel, laba bersih Ace Hardware naik menjadi Rp 328 miliar dari semester satu 2016 Rp 238 miliar.
"Dengan logika begitu, confirm transaksi itu naik makanya muncul di (realisasi penerimaan) PPN," tambah dia.
Suahasil juga mengatakan, untuk melihat daya beli masyarakat sebaiknya tidak melihat satu atau dua sektor saja. Selain itu, untuk melihat daya beli masyarakat juga tidak menjadikan jakarta sebagai patokan (benchmark).
"Ke depan dengan tren penurunan inflasi, berarti daya beli masyarakat semoga kami bisa jaga lagi ke depan," tambah dia.
Reporter Adinda Ade Mustami