TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 pemerintah menyatakan akan mengalokasikan belanja anggaran untuk kemiskinan dan kesenjangan.

Akan ada program utama yang akan didorong pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.

Dalam RAPBN 2018, Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan dinaikkan menjadi 10 juta KPM.

Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) jika di tahun 2017 hanya 1,28 juta KPM maka pada di tahun 2018 pemerintah menaikkan menjadi 10 juta KPM.

Tak hanya itu tahun depan pemerintah tetap memberikan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat sebanyak 92,4 juta orang. Sedangkan untuk Program Indonesia Pintar sebanyak 19,7 juta orang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, angaran belanja PKH di tahun 2018 sebesar Rp 17,3 triliun. Kemudian untuk bantuan pangan sebanyak Rp 13,5 triliun. Lalu untuk Progrm JKN di tahun depan sebesar Rp 25,5 triliun. Dan untuk Program Indonesia Pintar sebesar Rp 10,8 triliun.

"Ini bantuan yang akan menyentuh 40% masyarakat miskin terbawah," kata Sri Mulyani, Rabu malam (16/8/2017).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan bantuan untuk 40% masyarakat miskin terbawah ini masuk dalam Program Jaminan dan Bantuan Tepat Sasaran.

Bambang berujar, pemerataan kesejahteraan menjadi penting untuk menanggulangi kemiskinan.

"Kebanyakan program dalam belanja pemerintah akan lebih menyentuh isu pemerataan, disamping untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,"jelasnya.

Khusus untuk dua program bantuan sosial, yakni PKH dan BPNT dia menyakini sudah cukup dipersiapkan sarana dan prasarananya oleh Kementerian/Lembaga terkait. Dan untuk bantuan pangan berupa Beras Sejahtera (Rastra) ia berharap tidak akan mengalami keterlambatan di tahun depan.

"BPNT kita lihat sudah cukup siap, begitu dibagikan saya yakin bisa mendorong daya beli," katanya. 

 
Reporter: Elisabeth Adventa