Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran terbesar di RAPBN 2018.

Hal ini sesuai dengan prioritas Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur yang berkeadilan dan merata dari Aceh sampai Papua.

Sebagaimana diketahui, belanja anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk infrastruktur di tahun 2018 sebesar Rp 409 triliun dari total RAPBN sebesar Rp.2204,4 triliun.

Kementerian PUPR sendiri mendapat alokasi anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 106,9 triliun

Rincian anggaran tersebut akan dialokasikan pada lima sektor, antara lain untuk sumber daya air sebesar Rp. 37,3 triliun, konektivitas 41,3 triliun, permukiman Rp. 15,9 triliun, perumahan Rp. 9,6 triliun dan SIBBB 2,6 triliun.

“Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas di 2018, untuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus mengejar ketertinggalan,” ujar Direktur Irigasi dan Rawa, Ditjen Sumber Daya Air PUPR, Adang Saf Ahmad usai acara diskusi di Kominfo, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8/2018).

Adang juga menambahkan, sejumlah proyek strategis yang menjadi prioritas PUPR di tahun depan terdiri dari empat sektor.

Di sektor konektivitas, PUPR akan membangun 864 km jalan baru, 588 m pembangunan flyover/underpas/terowongan, 8.037 jembatan, dan 25 km pembangunan jalan tol.

Di sektor sumber daya air, PUPR akan membangun 47 bendungan, 11 di antaranya sudah siap, dan 26 sedang status on-going. 54.000 ha jaringan irigasi baru, 54 pembangunan embung.

Sementara itu, di sektor perumahan, PUPR menargetkan akan membangun 6.238 unit rumah susun, 180.000 unit rumah swadaya, 15.400 PSU perumahan dan 5.000 rumah khsusus.

Untuk sektor Cipta Karya, PUPR menargetkan lebih dari 860 KK mampu mengelola sistem persampahan dan pengolahan air limbah.