TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendorong pelaku industri telekomunikasi Indonesia untuk bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Saat membuka acara Seminar bertajuk “Bangga Produk TI Indonesia, Indonesia Bisa!!” yang diselenggarakan Forum IndoTelko di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/8), Kemenperin menggagas dibentuknya pohon industri telekomunikasi dari sektor hulu ke hilir.

Tujuannya agar pemerintah bisa memetakan ceruk bisnis apa saja yang bisa diprioritaskan untuk perusahaan dalam negeri.

“Sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri tanpa perlu melanggar kesepakatan World Trade Organization (WTO),” kata Airlangga dalam kata sambutan yang dibacakan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (Dirjen ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan.

Putu mengakui, Pemerintah Indonesia perlu memastikan kebijakan yang dibuatnya terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) produk telekomunikasi tidak menutup akses perusahaan asing maupun mempersulit pihak tertentu untuk bisa masuk dan berbisnis di Indonesia.

“Kita bisa diadukan ke WTO kalau melakukan itu, apalagi menciptakan monopoli dan tidak transparan dan akuntabel. Tetapi kalau kita mengatur investasinya, dan tidak menutup akses pihak tertentu maka tidak ada alasan bagi WTO untuk menuntut kita,” ujarnya.

Putu menekankan bahwa liberalisasi perdagangan merupakan musuh kita bersama. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan di sektor telekomunikasi bisa menyusun visi bersama untuk menghadapi hal tersebut.

Putu mencatat ada empat tahapan perdagangan dan jasa yang berlaku, mulai dari cross border supply, consumption abroad, commercial presence, dan terakhir movement of natural person.

“Di tahap ketiga, Indonesia masih bikin banyak aturan yang belum diratifikasi di WTO. Kita belum sepakati liberalisasi. Makanya di atur di BKPM dengan nama Daftar Negatif Investasi (DNI). Untuk itu perlu satu roadmap dari hulu sampai hilir,” tegas Putu.

Selain memprioritaskan pelaku industri dalam negeri, Putu menyebut pemerintah juga perlu memproteksi tenaga kerja di sektor telekomunikasi tersebut.

“Jangan sampai pasang kabel saja dilakukan orang Vietnam. Karena hal itu terjadi di industry otomotif, masa ada perusahaan memasang ban ke pelek saja itu perusahaan asing (PMA),” tegasnya.

Ismail MT, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo menambahkan, dengan mewajibkan TKDN bagi sarana dan prasarana 4G LTE, dalam dua tahun terakhir belanja impor handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan.

"Pada 2014 itu nilainya 3,5 miliar dolar AS. Lalu sekarang di 2015 sebesar 2,2 miliar dolar AS dan 2016 sudah turun lagi jadi 773 juta dolar AS. Jadi total akumulasi itu sudah 2,7 miliar dolar AS. Padahal kebijakan ini berbeda dengan proteksi, kami tidak menghambat merek dari luar untuk masuk ke Indonesia,” kata Ismail.

Abdus Somad Arief, Direktur Wholesale & International Service Telkom, menuturkan Telkom akan selalu berada di garda terdepan dalam menyediakan jasa telekomunikasi dengan melibatkan komponen dalam negeri, meskipun perangkatnya masih impor.

“Telkom sudah membuat infrastruktur yang lengkap di dalam negeri. Mulai dari backbone yang sudah terkoneksi di seluruh Indonesia. Lalu tidak berhenti disitu, karena ada kemampuan manusia yang harus dikembangkan,” kata pria yang kerap disapa Asa.

Founder IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin mengingatkan untuk keberhasilan produk Teknologi Informasi buatan anak bangsa menjadi tuan rumah dibutuhkan konsistensi di sisi aturan dan insentif dari pemerintah serta rasa bangga dari masyarakat atau pelaku usaha menggunakan produk hasil buatan anak bangsa.

"Kalau semua tak kerja bersama, gerbong NKRI ini tak bisa maju menuju Indonesia Baru," pungkasnya