TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah untuk memperbaiki mata rantai program tol laut.

"Untuk program tol laut ini perlu penataan keterpaduan mata rantai nilai (value chain) antara produsen sumber daya alam di masing-masing wilayah," kata Reza V Maspaitella, Ketua Kompartemen Investasi Dalam Negeri Kadin Indonesia, Senin (4/9/2017).

Reza mengatakan, penataan dimulai dari tingkatan desa kepada sentra pergudangan yang dipadukan dengan jaringan transportasi darat, laut dan udara, sampai kepada sentra produksi dan penyaluran kepada pasar domestik maupun luar negeri.

Menurut Reza, penataan haruslah dilakukan bersama berbagai assosiasi terkait, pemda setempat dan kementerian terkait seperti perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN beserta BUMN terkait seperti Bulog, PPI, Pelni, Garuda, RNI, PTP, perikanan nusantara dan lainnya.

"Kalau ini tidak dilakukan atau masing masing pihak berjalan sendiri-sendiri maka tujuan percepatan pembangunan wilayah-wilayah tertinggal atau wilayah pertumbuhan baru tidak akan dicapai meskipun ada program tol laut yang memerlukan dana subsidi dari pemerintah," kata Reza.

Adapun trayek tol laut sendiri saat ini sudah mencapai T13 atau 13 trayek, yakni PT Pelni melayani 7 trayek (T3, T5, T6, T9, T11, T12, dan T13, PT Mentari Sejati Perkasa melayani 3 trayek (T1, T2, T10), PT Mandala Sejahtera Abadi melayani 1 trayek (T7), PT Tempuran Mas (T4) dan PT Luas Line melayani 1 trayek (T8).

Hingga tahun ini, pemerintah sudah menganggarkan Rp 355,05 miliar untuk program subsidi tol laut ini, dimana Rp 226,43 miliar berupa penugasan yakni kepada PT Pelni dan Rp 128,61 miliar melalui pelelangan umum yakni perusahaan pelayaran swasta tersebut.

Benahi manifest

Sementara itu, Wakil Bupati Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Agustinus Payong Boli, juga meminta pemerintah untuk membenahi atau menata kembali program tol laut di salah satu daerah yang menjadi rute tol laut, yakni Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Sebab, pemerintah daerahnya menemukan penyimpangan muatan kapal tol laut yang tidak sesuai manifest.

Hal ini dinilai menimbulkan praktik monopoli perdagangan oleh pengusaha yang menggunakan jasa tol laut, sedangkan masyarakat tidak merasakan manfaatnya karena harga sembako masih tetap tinggi.

"Dalam manifest kapal tol laut itu tercatat memuat sembako, tetapi ternyata kontainer berisi barang-barang milik pribadi pengusaha berupa bahan bangunan seperti batako," katanya.

Dari temuan hasil sidak tersebut, lanjut Boli, pihaknya langsung meminta Kapolres/Wakapolres untuk menindaklanjuti unsur pidananya dan meminta agar menyeret para mafia dalam pidana hukum.